Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatalkan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2026 menuai kritik tajam dari kalangan akademisi, aktivis, hingga organisasi masyarakat sipil. Langkah tersebut dinilai mengorbankan kesehatan publik dan melemahkan upaya reformasi fiskal.
Di tengah kontroversi itu, Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) bersama Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) serta gerakan Tolak Jadi Target meluncurkan buku Tobacco Control Economics (TCNomics). Buku ini mengulas kerugian sosial-ekonomi akibat rokok serta peta jalan kebijakan cukai yang adil dan transparan.
“Cukai berbeda dengan pajak. Ia adalah instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang berbahaya seperti rokok. Jadi kenaikan cukai bukan sekadar mencari uang, melainkan menjaga kesehatan publik dan redistribusi kesejahteraan,” ujar Manik Marganamahendra, Ketua Umum IYCTC saat diskusi peluncuran buku TCNomics pada Jumat (3/10).
Baca Juga: Jauh Sehat dari Cukai
Manik juga secara tegas mengkritik Menkeu karena keberpihakannya kepada oligarki. Merujuk data yang dipaparkan dalam TCNomics, ada kerugian ekonomi akibat rokok pada tahun 2019 dengan nilai mencapai Rp599,8 triliun. Kerugian ini bahkan melebihi penerimaan cukai rokok sebesar Rp 163 triliun, bahkan setengahnya saja tidak sampai.
“Adanya narasi kalau rokok adalah penyelamat ekonomi, maka itu adalah mitos. Justru biaya kesehatan dan produktivitas yang hilang lebih menghancurkan,” kata Risky Kusuma Hartono, salah satu penulis utama buku TCNomics tersebut.
Selain data dampak ekonomi, buku tersebut juga menyingkap dampak konsumsi rokok terhadap masyarakat miskin. Studi dari Pusat Studi Kajian Sosial (PKJS) Universitas Indonesia (UI) menemukan, pengeluaran rokok sebesar 1% akan meningkatkan risiko kemiskinan hingga 6%.
“Enam dari sepuluh rumah tangga Indonesia, mengalokasikan 10,7% anggaran untuk rokok, lebih besar dari bahan pokok, buah, sayur, maupun daging. Bahkan pada kelompok anak jalanan, mereka bisa menghabiskan 25% pendapatannya hanya untuk rokok,” terang Risky.
Persoalan pekerja dan petani juga tak luput dari sorotan. Data TCNomics mencatat, kenaikan cukai 23% pada 2020 tidak menyebabkan adanya PHK massal. Sementara petani tembakau disebut semakin terpinggirkan karena industri lebih mengandalkan impor.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Akan Beri Pemutihan bagi Produsen Rokok Ilegal, Ini Syaratnya
“Kesulitan petani bukan karena cukai naik, tapi karena industri memilih tembakau impor,” jelas peneliti Astri Hanna Grace Waruwu. Isu rokok ilegal juga turut diperdebatkan. Astri menegaskan kenaikan tarif cukai tidak otomatis memicu peredaran ilegal, melainkan lemahnya pengawasan. “Solusinya penegakan hukum yang konsisten dan simplifikasi struktur tarif,” katanya.
Begitu juga dari dampak kesehatan, Data TCNomics menunjukkan, biaya langsung kesehatan akibat olahan tembakau ini mencapai Rp17,9–27,7 triliun, dengan 58,6% ditanggung BPJS Kesehatan. “Publik ikut menanggung kerugian akibat lemahnya regulasi fiskal,” kata Risky.
Ekonom Faisal Rahmanto Moeis menilai, buku TCNomics memberi pijakan kuat untuk mendorong reformasi kebijakan cukai. Jika prinsip pengendalian konsumsi rokok dilakukan, maka negara berpotensi menghemat Rp184–410 triliun per tahun. “Rata-rata 12% pengeluaran rumah tangga habis untuk rokok. Seharusnya anggaran ini bisa digunakan untuk kebutuhan produktif,” ujar Faisal.
Selanjutnya: Grun Uluwatu Tambah Portofolio Hospitality Bali, Fokus ke Wellness Enthusiast
Menarik Dibaca: 10 Prompt Gaya Kasual Hollywood untuk Pria pakai Gemini AI Photo Editor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
