/2025/12/19/1664293391.jpg "Menkeu Purbaya Murka: Perusahaan Sawit-Baja Tak Bisa Main-main Lagi")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih maraknya praktik penghindaran pajak dan kepabeanan melalui skema under invoicing yang belum sepenuhnya terdeteksi oleh sistem perpajakan maupun bea cukai.
Praktik tersebut dinilai menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar.
Purbaya menyebut, penguatan pengawasan mulai menunjukkan hasil setelah pemerintah mengintensifkan pemanfaatan sistem Lembaga National Single Window (LNSW).
Melalui tim khusus, pemerintah mampu melakukan analisis data secara lebih canggih dan komprehensif.
Baca Juga: Satgas Percepatan Pasca Bencana Sumatra Dibentuk, Anggaran Disiapkan Rp 60 Triliun
"Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under-invoicing ekspor separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan," ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Ia menegaskan, praktik tersebut akan menjadi fokus penindakan pemerintah ke depan. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang terlibat tidak lagi bisa bermain-main karena pengawasan akan diperketat.
"Mereka tidak bisa main-main lagi," pungkasnya.
Untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), guna memastikan seluruh potensi penerimaan negara dapat tergali secara maksimal.
Selain sektor sawit, Purbaya juga menyoroti adanya industri-industri yang disebutnya "liar" dan tidak tersentuh pajak.
Ia menyebut sektor baja dan bahan bangunan sebagai contoh praktik penghindaran pajak yang masih terjadi.
Menurut Purbaya, terdapat perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha asing, khususnya dari China, yang beroperasi di dalam negeri namun menjual produk secara tunai langsung ke klien tanpa memungut maupun menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Nanti akan kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan tadi. Kalau baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih," pungkasnya.
Selanjutnya: Satgas Percepatan Pasca Bencana Sumatra Dibentuk, Anggaran Disiapkan Rp 60 Triliun
Menarik Dibaca: Promo Berhadiah Indomaret Periode 8-21 Januari 2026, Derma Angel Beli 1 Gratis 1
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
