Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei mengenai evaluasi pelaku usaha terhadap kinerja kabinet kinerja kabinet dan ekonomi di masa pandemi. Dalam survei tersebut didapatkan bahwa sebagian besar pelaku usaha meminta agar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dihentikan.
Dalam paparannya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi membandingkan hasil survei atas pelonggaran PSBB ini terhadap para pelaku usaha dan warga umum. Hasilnya, 65,1% pelaku usaha menilai, PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan. Sementara ada 60,6% warga umum yang menilai PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan.
"Pelaku usaha cenderung meminta PSBB dihentikan ketimbang warga umum," ujar Burhanuddin secara virtual, Kamis (23/7).
Baca Juga: Survei Indikator: 66,4% pelaku usaha menilai kondisi ekonomi nasional buruk
Sementara, ada 28,8% pelaku usaha yang berharap PSBB dilanjutkan agar penyebaran virus Covid-19 bisa diatasi. Sementara, ada 34,7% warga umum yang berharap PSBB dilanjutkan.
Selebihnya ada 6,1% pelaku usaha dan 4,7% warga umum yang menjawab tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Menurut dia, hasil survei di Juli ini berbeda dengan pendapat masyarakat di bulan Mei 2020. Pada bulan Mei 2020, masyarakat yang meminta PSBB dilanjutkan jauh lebih besar dibandingkan yang meminta PSBB dihentikan.
"Bagaimanapun ada masalah terkait tingkatan kasus Covid-19 di Indonesia bahkan melampaui China. Tetapi masyarakat sudah habis daya tahan survivalnya, jadi berubah dibanding Mei," terangnya.
Burhanuddin menjelaskan, dari segi sektor ekonomi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan dan sepeda motor menjadi sektor yang paling dominan meminta PSBB dihentikan. Ada sekitar 90% responden dari sektor ini yang berpendapat PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan.
Setelah itu, 75,2% dari sektor konstruksi turut meminta PSBB dihentikan, dilanjutkan dengan sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 71,4%, juga pertambangan dan penggalian sebesar 65,6%.
Baca Juga: BI: Covid-19 menekan seluruh sektor usaha pada kuartal II-2020
Tak hanya itu, Burhanuddin juga menampilkan perbandingan pendapat pelaku usaha dengan warga umum terkait pendapat mereka apakah pemerintah lebih baik memprioritaskan masalah kesehatan atau ekonomi.
Hasilnya, 53,3% pelaku usaha memilih agar pemerintah lebih memprioritaskan masalah perekonomian dan 39,5% pelaku bisnis memilih agar pemerintah memprioritaskan masalah kesehatan.
Sementara, ada 47,9% yang memilih agar pemerintah lebih memprioritaskan masalah perekonomian dan 45% warga umum memilih masalah kesehatan.
Adapun, ada 1.176 pelaku usaha yang menjadi responden dalam survei evaluasi pelaku usaha terhadap kinerja kabinet dan ekonomi di masa pandemi ini, yang diwawancarai melalui telepon. Populasi survei tersebut adalah pelaku usaha di 7 sektor ekonomi di 9 Provinsi yakni Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.
Respoden pelaku usaha tersebut berasal dari tujuh sektor ekonomi yakni pertanian non perikanan dan kelautan, perikanan dan kelautan. Lalu, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi, peralatan mobil dan sepeda motor serta sektor pengangkutan dan pergudangan. Masing-masing sektor juga terdiri atas skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar.
Sampel di masing-masing sektor dan skala usaha dipilih secara acak dengan jumlah yang sama yakni 140 pelaku usaha per sektor, sehingga total sampel awal sebanyak 980 responden, namun untuk kebutuhan analisis dilakukan penambahan jumlah sampel pada sektor pertanian dan sektor perikanan kelautan, masing-masing menjadi 150 dan 350 pelaku usaha.
Pembobotan data pun dilakukan sedemikian rupa sehingga jumlah sampel di masing-masing sektor dan skala usaha seragam. Keseragaman jumlah sampel di setiap sektor dan skala usaha dibuat dengan pertimbangn bahwa respon di setiap sektor dan skala usaha berbobot sama sehingga mempresentasikan pandangan dari setiap kelompok usaha.
Baca Juga: Survei Indikator: Sri Mulyani jadi menteri berkinerja paling baik di mata pengusaha
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
