Reporter: Hans Henricus Benedictus | Editor: Rizki Caturini
BOGOR. Di atas kertas, ambisi pemerintah mengembangkan enam koridor ekonomi bakal lancar. Soalnya, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan komitmen menggelontorkan investasi hingga US$ 90 miliar untuk mengembangkan koridor ekonomi tersebut.
Komitmen investasi itu lebih tinggi dari rencana semula sebesar US$ 40 miliar. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dana sebesar itu merupakan komitmen dari 66 BUMN. "Pendanaan kami fokuskan dari dalam negeri dulu," ujarnya usai rapat kerja pemerintah pusat dan daerah bersama BUMN di Istana Bogor, Senin (21/2).
Selanjutnya, kata Hatta, Menteri Negara BUMN yang mengawal komitmen pendanaan BUMN tersebut. Misalnya sampai sejauh mana perkembangan rencana investasi dan apa saja hambatannya.
Sebagai informasi, enam koridor ekonomi itu meliputi koridor ekonomi Sumatra sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Koridor ekonomi Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional.
Kemudian, koridor ekonomi Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Koridor ekonomi Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.
Lalu, koridor Sulawesi dan Maluku Utara sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional. Serta, koridor Papua dan Maluku sebagai pusat pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia.
Menurut Hatta, setelah menggandeng BUMN, pemerintah baru menggaet kalangan dunia usaha agar terlibat dalam pengembangan enam koridor ekonomi itu. Rencananya, pemerintah akan menggelar pertemuan khusus dengan swasta nasional pada akhir Maret 2011 nanti.
Pemerintah berharap, kombinasi BUMN dan swasta nasional bakal menyuntikkan investasi US$ 200 miliar untuk membangun koridor ekonomi itu. Setelah itu pemerintah baru mengundang foreign direct investment (FDI) alias investasi asing langsung.
Hatta menambahkan, pemerintah tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengembangkan enam koridor ekonomi. Dana APBN hanya dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar yang selalu direncanakan setiap tahun.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan berkata, pemerintah menargetkan investasi kombinasi BUMN, swasta nasional, dan FDI bisa menyumbang 92% investasi untuk membangun enam koridor ekonomi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
