Reporter: Irma Yani | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah kini tengah mencari berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan koridor ekonomi. Wakil Menteri Perencanaan pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, penerbitan obligasi infrastruktur merupakan salah satu opsi pendanaan bagi pembangunan koridor ekonomi.
Namun, menurutnya, obligasi infrastrukur menjadi alternatif terakhir sumber pendanaan jika anggaran negara dan investasi sektor swasta (private sector) tidak sesuai dengan harapan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk pembangunan koridor ekonomi.
Sebenarnya, pemerintah memiliki banyak pilihan untuk pendanaan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur bagi konsep pembangunan koridor ekonomi. Berbagai alternatif sumber pendanaan itu kini tengah dikaji pemerintah. Penerbitan obligasi infrastruktur masuk dalam salah satu alternatif tersebut.
"Kami mewacanakan instrumen itu (obligasi infrastruktur) untuk pendanaan koridor ekonomi. Tapi pemerintah tentunya punya instrumen yang sudah ada di APBN. Kalau itu masih kurang, kami akan mengutamakan penggunaan private sector, kemudian konsorsium BUMN, dan perbankan," ucapnya, akhir pekan lalu.
Ia mengatakan, prioritas pendanaan koridor ekonomi saat ini adalah mendorong peran BUMN dan dunia usaha yang lebih besar untuk menanamkan modalnya didalam negeri. Untuk itu, sebagai fasilitator, pemerintah lebih fokus pada pemberian dukungan fiskal berupa insentif dan pembenahan regulasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, bahwa BUMN telah berkomitmen menginvestasikan dana sebesar US$ 40 miliar atau setara dengan Rp 387 triliun dalam percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi. Hingga 2025, diperkirakan total anggaran yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan ekonomi diperkirakan mencapai Rp 4.000 triliun.
"Dari pembicaraan dengan BUMN, size mereka sama dengan APBN. Sudah komitmen US$ 40 miliar untuk enam koridor ekonomi," ungkap Hatta.
Sementara dari hasil kunjungannya ke Korea Selatan, pemerintah berhasil mengantongi investasi sebesar US$ 22 miliar. Investasi tersebut mengarah pada percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi, termasuk didalamnya untuk konsep koridor ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
