Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Center of Reform on Economics (CORE) menilai deregulasi di Indonesia memang mendesak untuk mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
Namun, pemerintah diingatkan agar langkah tersebut dilakukan dengan hati-hati dan berbasis evaluasi yang transparan, guna menghindari dampak negatif yang pernah terjadi di masa lalu.
Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa birokrasi yang kompleks dan regulasi tumpang tindih kerap menjadi penghambat masuknya investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).
Baca Juga: Ini Kata CIMB Niaga Auto Finance Soal Rencana Deregulasi Aturan Multifinance
"Namun, kenyataannya upaya penyederhanaan perizinan, hingga harmonisasi peraturan daerah belum selalu berjalan mulus dan sering menghadapi resistensi birokrasi, sementara dampak sosialnya kerap kurang diperhitungkan," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Jumat (14/8).
Ia mencontohkan, Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) jilid 1 hingga 16 di era Presiden Joko Widodo berhasil memperbaiki peringkat Ease of Doing Business dari posisi 120 menjadi 73 pada 2019.
Meski begitu, keberhasilan ini tidak merata antar-daerah. Beberapa insentif juga dinilai lebih menguntungkan investor besar daripada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga memunculkan pertanyaan soal keadilan ekonomi dan inklusivitas.
Yusuf menekankan, sejarah deregulasi di era Soeharto maupun PKE Jokowi dapat menjadi pelajaran. Deregulasi yang dilakukan terlalu cepat atau tanpa pengawasan berisiko memunculkan kroni kapitalisme, ketimpangan sosial, bahkan eksploitasi tenaga kerja.
Oleh karena itu, meski deregulasi tetap penting, pemerintah perlu fokus pada transparansi, evaluasi berbasis data, dan reformasi institusi.
"Tujuannya agar aturan yang dihapus atau disederhanakan benar-benar mendorong investasi secara merata, menciptakan efek positif bagi PDB, dan sekaligus menghindari kesalahan masa lalu," katanya.
Baca Juga: Deregulasi Penting Dilakukan, Agar Ekonomi Indoensia Bertahan di Atas 5%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
