Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memastikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun depan akan melonjak signifikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, angkanya akan melampaui belanja perlinsos 2025 yang mencapai Rp1.333 triliun.
"Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai Rp 1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi (15 Agustus) Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan jauh lebih besar, mulai dari perlindungan sosial," kata Sri Mulyani belum lama ini.
Sementara itu Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kenaikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2026 yang direncanakan pemerintah lebih dari Rp1.333 triliun menunjukkan pergeseran prioritas fiskal ke arah peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan pembangunan manusia.
Baca Juga: Anggaran Perlindungan Sosial 2026 Naik, Sri Mulyani: Lebih dari Rp 1.333 Triliun
Anggaran itu mencakup program bantuan sosial keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, PBI-JKN, program pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), program kesehatan termasuk cek kesehatan gratis, serta program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Josua, fokus kebijakan ini selaras dengan Asta Cita yang mengutamakan penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan desa hingga UMKM.
Sehingga ini menempatkan belanja sosial sebagai instrumen stabilisasi sekaligus distribusi, bukan sekadar santunan jangka pendek. Dengan kata lain, menurut Josua arah kebijakan menandakan keseriusan pemerintah.
“Arah kebijakan menandakan keseriusan pemerintah. Perlinsos kini diarahkan bukan hanya sekadar transfer tunai, tetapi juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas SDM dan penguatan basis produksi domestik. Misalnya, MBG dihubungkan ke rantai pasok pangan lokal,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (14/8).
Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026, tingkat kemiskinan September 2024 tercatat 8,57% dan ditargetkan turun ke kisaran 6,5–7,5% pada 2026.
Intervensi bansos mencakup skala besar, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako mencakup sebanyak 18,7–18,8 juta KPM, Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 1,1 juta mahasiswa, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) sebanyak 96,7–96,8 juta peserta.
Josua menilai, dengan bantuan yang lebih tepat sasaran, manfaat yang cukup, dan terhubung dengan program pemberdayaan seperti akses kerja atau UMKM, maka Perlinsos bisa menahan lonjakan kemiskinan saat terjadi guncangan dan menjaga konsumsi kelompok bawah.
Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan sasaran, waktu penyaluran dan sinergi dengan program pemberdayaan seperti akses kerja dan UMKM.
Baca Juga: Penguatan Perlindungan Sosial & Kerek Daya Beli, Kunci Utama Pertumbuhan Ekonomi
“Transfer ke kelompok berpenghasilan rendah cepat mendorong konsumsi rumah tangga, komponen terbesar PDB, sekaligus meningkatkan kualitas modal manusia dan produktivitas,” katanya.
Menurut Josua, secara teori dan empiris, transfer kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah-rendah dinilai cepat mendorong konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar pembentuk PDB. Efek ini memberi dorongan berganda dalam jangka pendek.
“Di saat yang sama, belanja sosial berbasis layanan—seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan meningkatkan kualitas modal manusia dan produktivitas, sehingga menopang pertumbuhan potensial,” kata Josua.
Ia menyebut, pemerintah saat ini menempatkan perlinsos sebagai bagian strategi menjaga daya beli dan mendorong kualitas SDM. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5,2–5,8%. Namun, capaian ini bergantung pada efektivitas penyerapan anggaran dan desain stimulus yang tepat.
Josua juga menyebut, bahwa Bank Indonesia sudah mengingatkan bahwa pertumbuhan di kisaran tersebut memerlukan penyerapan APBN yang optimal dan komposisi stimulus yang mampu mendorong keyakinan pelaku ekonomi.
“Artinya, kenaikan nominal perlinsos perlu diterjemahkan menjadi belanja yang benar-benar tersalurkan, tepat sasaran, dan minim kebocoran impor agar pengganda domestiknya kuat,” ujarnya.
Baca Juga: Buruh, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Meski begitu, Josua menekankan tiga risiko yang perlu diantisipasi agar dorongan pertumbuhan tidak tergerus. Pertama, risiko fiskal dari subsidi atau kompensasi energi yang sensitif terhadap harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar, dan volume bersubsidi.
Kedua, risiko inflasi pangan jika perluasan bansos tidak diikuti peningkatan pasokan atau kelancaran distribusi. Ketiga, tata kelola data dan penargetan (DTSEN) yang harus rapi agar bantuan tepat sasaran dan tidak memunculkan ketergantungan.
“Dengan mengelola tiga aspek ini, belanja perlinsos 2026, termasuk perluasan MBG dan penguatan pendidikan serta Kesehatan punya peluang lebih besar menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperkuat kualitas SDM,” pungkasnya.
Selanjutnya: Pendapatan Bunga Bersih Melandai di Semester I-2025, Ini Kata Bos CIMB Niaga
Menarik Dibaca: 4 Cara Memilih Face Oil Sesuai Jenis Kulit, Jangan Asal Pilih!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
