kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.348.000   -50.000   -2,09%
  • USD/IDR 16.726   -19,00   -0,11%
  • IDX 8.370   -1,56   -0,02%
  • KOMPAS100 1.159   1,71   0,15%
  • LQ45 844   2,78   0,33%
  • ISSI 293   0,51   0,17%
  • IDX30 443   1,88   0,43%
  • IDXHIDIV20 509   1,38   0,27%
  • IDX80 131   0,22   0,17%
  • IDXV30 136   -1,02   -0,74%
  • IDXQ30 140   0,57   0,41%

Anggaran Perlindungan Sosial 2026 Naik Tajam, Tiga Risiko Mengintai


Jumat, 15 Agustus 2025 / 05:28 WIB
Anggaran Perlindungan Sosial 2026 Naik Tajam, Tiga Risiko Mengintai
ILUSTRASI. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membawa bantuan pangan beras sebanyak 20 kilogram di Kantor Kelurahan Nagarawangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (28/7/2024). Pemerintah memastikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2026 akan mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun ini.


Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah memastikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2026 akan mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun ini. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, nilai anggaran tersebut akan melampaui alokasi perlinsos 2025 yang mencapai Rp 1.333 triliun.

“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp 1.333 triliun untuk tahun ini. Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan jauh lebih besar, mulai dari perlindungan sosial,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Anggaran Perlinsos 2026 Naik, Berpotensi Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kenaikan anggaran perlinsos 2026 mencerminkan pergeseran prioritas fiskal pemerintah ke arah peningkatan kesejahteraan dan pembangunan manusia. 

Menurutnya, bantuan sosial (bansos) semakin berperan sebagai instrumen stabilisasi dan distribusi pendapatan, bukan sekadar santunan jangka pendek.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa efektivitas perlinsos sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu penyaluran, serta sinerginya dengan program pemberdayaan seperti peningkatan akses kerja dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Pemerintah di Persimpangan Jalan: Belanja Prioritas vs Defisit APBN

Ia juga menyoroti tiga risiko yang perlu diantisipasi. Pertama, risiko fiskal dari subsidi atau kompensasi energi yang sensitif terhadap pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, dan volume barang bersubsidi. 

Kedua, potensi inflasi pangan jika perluasan bansos tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan dan kelancaran distribusi. 

Ketiga, perlunya tata kelola data dan penargetan yang akurat agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketergantungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag


TERBARU

[X]
×