kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Mencapai Rp 96,4 Triliun pada Januari 2024


Kamis, 22 Februari 2024 / 16:35 WIB
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Mencapai Rp 96,4 Triliun pada Januari 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta (4/7/2023). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Mencapai Rp 96,4 Triliun pada Januari 2024.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga akhir Januari 2024 mencapai Rp 96,4 triliun. Realisasi ini mencapai 3,9% dari pagu anggaran belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 2.467,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2023 yang mencapai Rp 83,2 triliun, atau bahkan setara dengan kondisi 2021 saat pandemic Covid-19 yang juga mencapai Rp 94,6 triliun.  

“Belanja ini relatif sama dengan situasi 2021. Karena ini tahun pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (22/2).

Baca Juga: Pendapatan Pajak Meningkat, Inggris Catat Surplus Anggaran

Adapun realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1% dari pagu. Belanja K/L ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 28,7 triliun.

Lebih tingginya belanja K/L ini dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Kemudian untuk belanja non K/L realisasinya mencapai Rp 51,6 triliun atau mencapai 3,8% dari pagu. Namun realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 54,5 triliun.

Baca Juga: Prabowo Bakal Kesulitan Cari Sosok Menkeu Sekaliber Sri Mulyani Jika Jadi Presiden

“Belanja non K/L dipengaruhi oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×