Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah sudah menjadi permasalahan klasik yang terjadi setiap tahunnya. Biasanya belanja tersebut baru akan gencar direalisasikan menjelang akhir tahun.
Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, pemerintah khususnya daerah masih mempunyai tantangan dalam merancang kebutuhan belanjanya, sehingga eksekusinya belanja bisa kembali molor.
Di samping itu, dampak positif belanja pemerintah pusat dan daerah bagi perekonomian juga dinilai akan berkurang, terlebih jika dana yang belum dibelanjakan tersebut merupakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk operasional berbagai kepentingan.
Baca Juga: Anggaran Pemerintah Banyak Mengendap di Bank, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terhambat
“Maka di sinilah yang menjadi masalah, karena tadi efek luberan yang diharapkan ke perekonomian itu bisa tidak terjadi,” tutur Yusuf kepada Kontan, Minggu (5/5).
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan terus mendorong agar realisasi belanja pemerintah pusat baik itu kementerian/lembaga (K/L) dan non K/L, serta pemerintah daerah dapat terealisasi secara optimal.
Salah satunya, pada 2022 lalu Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan kepada K/L yang melakukan penyerapan anggarannya terbaik pada kinerja tahun anggaran 2021.
Baca Juga: Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 180,96 Triliun hingga Maret 2024
Kemudian, pada 2023, Kementerian Keuangan juga memberikan insentif kepada pemerintah daerah realisasi penyerapan belanjanya paling baik. Meski begitu, untuk tahun ini belum ada keterangan lebih lanjut apakah kebijakan tersebut akan kembali diterapkan ataupun tidak.
Terkait insentif tersebut, Yusuf menilai dampaknya baik bagi percepatan realisasi belanja daerah. “Saya kira banyak yang kemudian mengincar dana insentif ini meskipun secara proporsi transfer ke daerah dan insentif ini porsinya relatif lebih kecil,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mencatat, hingga Februari 2024 dana simpanan pemerintah di perbankan mencapai Rp 1.132 triliun.
Ini terdiri dari dana pemerintah daerah yang disimpan di bank regional sebesar Rp 178 triliun, dana pemerintah pusat di bank komersial Rp 306 triliun, dan dana pemerintah pusat di pusat Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 548 triliun.
David menilai, dana pemerintah baik pusat dan daerah yang menumpuk atau belum dibelanjakan dengan optimal tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Hasil Pengawasan BPKP Sepanjang Tahun 2023 Capai Rp 67,09 Triliun
“Terutama belanja modal yang memberi dampak multiplier lebih tinggi. Kalau lambat dibelanjakan, dapat membuat pertumbuhan ekonomi kurang optimal,” tutur David kepada Kontan, Minggu (5/5).
Maka dari itu, ia menyebut perlu adanya kebijakan insentif dan disinsentif yang dikeluarkan pemerintah pusat agar pemerintah daerah ataupun kementerian/lembaga (K/L) tidak menunda-nunda realisasi belanjanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
