kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.663.000   -6.000   -0,22%
  • USD/IDR 16.917   7,00   0,04%
  • IDX 9.075   42,82   0,47%
  • KOMPAS100 1.256   8,05   0,64%
  • LQ45 889   7,35   0,83%
  • ISSI 330   0,23   0,07%
  • IDX30 452   3,62   0,81%
  • IDXHIDIV20 533   4,12   0,78%
  • IDX80 140   0,85   0,61%
  • IDXV30 147   0,15   0,10%
  • IDXQ30 145   1,19   0,83%

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Lambat, Pertumbuhan Ekonomi Terhambat


Minggu, 05 Mei 2024 / 17:50 WIB
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Lambat, Pertumbuhan Ekonomi Terhambat
Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan untuk memimpin rapat terbatas yang diikuti kabinet Indonesia Maju terkait bencana alam Gunung Ruang di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/5/2024).


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mencatat, hingga Februari 2024 dana simpanan pemerintah di perbankan mencapai Rp 1.132 triliun.

Ini terdiri dari dana pemerintah daerah yang disimpan di bank regional sebesar Rp 178 triliun, dana pemerintah pusat di bank komersial Rp 306 triliun, dan dana pemerintah pusat di pusat Bank Indonesia (BI) sebesar  Rp 548 triliun.

David menilai, dana pemerintah baik pusat dan daerah yang menumpuk atau belum dibelanjakan dengan optimal tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Hasil Pengawasan BPKP Sepanjang Tahun 2023 Capai Rp 67,09 Triliun

“Terutama belanja modal yang memberi dampak multiplier lebih tinggi. Kalau lambat dibelanjakan, dapat membuat pertumbuhan ekonomi kurang optimal,” tutur David kepada Kontan, Minggu (5/5).

Maka dari itu, ia menyebut perlu adanya kebijakan insentif dan disinsentif yang dikeluarkan pemerintah pusat  agar pemerintah daerah ataupun kementerian/lembaga (K/L) tidak menunda-nunda realisasi belanjanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×