Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran Rp 48,4 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025-2029. Hal ini setelah dilakukan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pada tahap awal (2022–2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp 89 triliun dari APBN.
Anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah ke IKN, Apa Kabar Nasib Gedung Pemerintahan di Jakarta?
Selain itu, investasi swasta sebesar Rp 58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024.
"Dalam menyelesaikan (pembangunan IKN) tahun 2025 - 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP (wilayah pengembangan) 2. Sudah setuju untuk dialokasikan ke OIKN," jelas Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).
Selain itu, Otorita IKN akan membangun dengan skema KPBU sebesar Rp 60,93 triliun yang sudah diproses sampai feasibility study (FS) nya.
6 proyek KPBU berupa pembangunan jalan dan multy utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 Km di kawasan KIPP. Lalu, 1 KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
Lebih lanjut Basuki menyampaikan groundbreaking ke-9 IKN untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran dengan investasi sebesar Rp 6,49 triliun.
Baca Juga: Progres Pembangunan 47 Tower Rusun ASN di IKN Capai 91,36%
"Ini ada dari swasta murni, KPBU, APBN," terang Basuki.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dengan mengacu pada timeline dan tahapan yang telah ditetapkan.
AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep "ibu kota politik" dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan. Termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif.
Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
“Harapan bapak presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” jelas AHY.
Baca Juga: Simak Progres Pembangunan IKN hingga Akhir Desember 2024
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta.
Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
“Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik,” kata AHY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
