kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.926.000   -27.000   -1,38%
  • USD/IDR 16.520   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.833   5,05   0,07%
  • KOMPAS100 987   -1,19   -0,12%
  • LQ45 765   1,61   0,21%
  • ISSI 218   -0,33   -0,15%
  • IDX30 397   1,17   0,30%
  • IDXHIDIV20 467   0,48   0,10%
  • IDX80 112   0,13   0,12%
  • IDXV30 114   0,08   0,07%
  • IDXQ30 129   0,38   0,29%

OIKN Minta Tambahan Rp 8,1 Triliun Buat Bangun IKN di 2025


Rabu, 11 Desember 2024 / 12:49 WIB
OIKN Minta Tambahan Rp 8,1 Triliun Buat Bangun IKN di 2025
ILUSTRASI. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono tengah berupaya menambah anggaran Rp 8,1 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana di IKN tahun 2025.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya tengah berupaya menambah anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana di IKN tahun 2025.

Basuki menjelaskan, dalam merealisasikan hal tersebut, OIKN telah mengusulkannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Bappenas).

“Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” ujarnya saat ditemui di Menara Mandiri II sekaligus Kantor OIKN, Jakarta, Senin (9/12).

Basuki mengungkapkan, tambahan anggaran tersebut juga diperuntukkan demi pembangunan konektivitas di IKN. Di samping itu, OIKN juga bakal melakukan lelang proyek pembangunan gedung legislatif hingga yudikatif di IKN.

Baca Juga: IKN Telah Sedot Rp 89 Triliun dari APBN, Begini Progresnya!

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan proses lelang sarana dan prasarana untuk pembangunan kantor Legislatif hingga Yudikatif di IKN masih ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"(Lelang pembangunan) di 2025, tapi kan masih direview sama BPKP," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12).

Dody mengungkapkan bahwa seluruh anggaran investasi untuk pembangunan di Tanah Air menunggu tinjauan dari BPKP. Meski demikian, dia bilang, ditargetkan pada kuartal pertama tahun 2025 proses lelang kantor legislatif hingga Yudikatif di IKN bisa terealisasi.

"Ya harusnya kuartal pertama. Tapi kan saya sudah ngomong semua anggaran investasi, diminta menunggu review dari BPKP," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×