Penyaluran Bansos Belum Tepat Sasaran, Kemenkeu Beberkan Sejumlah Tantangannya

Senin, 14 Juli 2025 / 18:57 WIB

ILUSTRASI. Kemenkeu membeberkan sejumlah tantangan penyaluran alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada tahun 2026.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman membeberkan sejumlah tantangan penyaluran alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada tahun 2026.

Luky menyoroti salah satu tantangan terbesar adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

“Penerima manfaat program semakin menurun, dan akses kepada masyarakat miskin dan rentan masih terbatas,” jelasnya dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2026, Senin (15/7).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan data ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

"Beberapa kebijakan yang akan kita lakukan, adalah menggunakan pemanfaatan data DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk meningkatkan akurasi ketepatan data dan sasaran penerima manfaat dari perlinsos (2026)," tegas Luky.

Selain itu, Luky menyebut pemerintah juga akan mendorong penyelarasan kebijakan dan integrasi antarprogram dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Fokus kebijakan akan mencakup akses permodalan, pelatihan dan pendidikan usaha, serta penguatan jaring perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

“Arahnya adalah penyelerasan terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan, mendorong ekonomi atas akses permodalan, pelatihan dan pendidikan usaha, dan mendorong penerimaan sosial adaptif dan inklusif,” tambahnya.

Tahun ini saja, Luky menyebut pemerintah mengalokasikan anggaran Perlinsos mencapai Rp 503,2 triliun pada tahun 2025.

Luky mengatakan, bahwa anggaran tersebut mencakup berbagai program seperti bantuan sembako, subsidi BBM, subsidi pupuk, E-LTV, bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa. Ia menyebut berbagai program itu sudah tersebar secara lintas sektoral dan mencakup kebutuhan dasar masyarakat.