Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan plafon hingga Rp 20 miliar, naik dari rencana sebelumnya yang ditetapkan Rp 5 miliar.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai pemberian KUR khusus perumahan ini memperlihatkan bahwa pemerintah kewalahan terkait dengan tuntutan program 3 juta rumah.
"Segala aspek dikerahkan, termasuk program KUR perumahan ini," katanya pada Kontan.co.id, Rabu (6/8/2025).
Nailul menilai program KUR Perumahan sebenarnya perluasan dari program KUR untuk pengusaha yang memiliki usaha bidang properti seperti indekos, dan lainnya di mana kontraktor bisa mendapatkan kredit hingga mencapai Rp 5 miliar.
Baca Juga: KUR Perumahan Resmi Disetujui, Maruarar: Siap Gerakkan Ekonomi Rakyat
Namun begitu, KUR Perumahan ini menurutnya juga belum mendapatkan penjelasan utuh apakah kredit ini nantinya bisa diakses oleh konsumen non usaha atau tidak.
Menurutnya, jika KUR ini diberikan kepada konsumen non usaha maka akan menimbulkan pertanyaan baru terkait dengan nama KUR sendiri yang harusnya fokus untuk kegiatan usaha.
"Tapi jika untuk konsumen yang punya usaha, saya rasa tidak ada masalah," ungkapnya.
Selain itu, yang harus diperjelas adalah skema bantuannya apakah di bunga pengembalian atau jaminan, atau keduanya.
Nailul juga melihat masalah di perumahan ini adalah kapasitas kontraktor kita yang terbatas. Apalagi, selama ini, pembangunan perumahan tidak pernah menyentuh 1 juta rumah per tahun.
Baca Juga: Airlangga: Menkeu Restui Kenaikan Plafon KUR Perumahan dan Perpanjangan PPN DTP 100%
Kedua, permintaan sangat terbatas. Nailul menilai ketika diberikan ada fasilitas KUR namun harga rumah terus meningkat hal itu juga akan berdampak pada sulitnya masyarakat kelas menengah ke bawah mengakses perumahan.
"Jadi memang program KUR perumahan ini bisa menjadi tidak efektif ketika dari sisi permintaan tidak ada, tapi pemerintah tetap memaksakan program berjalan," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah kini menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dengan plafon hingga Rp 20 miliar.
Ia menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui peningkatan plafon KUR dari sebelumnya Rp 5 miliar.
"Ini juga sudah disiapkan KUR-nya yang sifatnya Rp 5 miliar untuk UMKM dan bisa revolving dan itu plafon-nya jadi Rp 20 miliar Pak Menteri (Maruarar Sirait). Ibu (Sri Mulyani) sudah setuju jadi hari ini sudah jalan," ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Kebijakan ini disebut Airlangga sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong sektor properti dan mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM, agar dapat memiliki akses pembiayaan yang lebih luas.
Baca Juga: Menteri Maruarar: Aturan KUR Sektor Perumahan Siap Ditandatangani
Selanjutnya: Ekonom Pertanyakan Lonjakan Investasi di Laporan BPS, Data PMTB dan BKPM Tak Selaras
Menarik Dibaca: Hingga Juli, Railink Catat 4 Juta Penumpang Naik KA Bandara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
