kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.430.000   -10.000   -0,69%
  • USD/IDR 15.243   97,00   0,63%
  • IDX 7.905   76,26   0,97%
  • KOMPAS100 1.208   12,11   1,01%
  • LQ45 980   9,43   0,97%
  • ISSI 230   1,69   0,74%
  • IDX30 500   4,71   0,95%
  • IDXHIDIV20 602   4,65   0,78%
  • IDX80 137   1,32   0,97%
  • IDXV30 141   0,53   0,38%
  • IDXQ30 167   1,08   0,65%

Pemerintah Diminta Gerak Cepat Atasi Pelemahan Daya Beli dan Meningkatnya PHK


Rabu, 14 Agustus 2024 / 18:07 WIB
Pemerintah Diminta Gerak Cepat Atasi Pelemahan Daya Beli dan Meningkatnya PHK
ILUSTRASI. Pengunjung memilih pakaian yang dijual saat diskon akhir tahun di Mal Ciputra Jakarta, Rabu (29/12/2021). Pelemahan daya beli masyarakat hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa industri membayangi pertumbuhan ekonomi Indonesia.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan beberapa strategi kebijakan untuk menyehatkan perekonomian Indonesia di tengah badai PHK dan pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi saat ini.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan bahwa kunci untuk mengatasi pelemahan daya beli masyarakat menengah adalah lapangan pekerjaan.

Hal ini dikarenakan pelemahan daya beli masyarakat terjadi karena banyak kelompok menengah yang kehilangan pekerjaan atau tidak memperoleh pekerjaan.

"Kapasitas produksi industri turun, investasi menurun. Jadi, kalau ingin menciptakan lapangan kerja, hidupkan industri. Ciptakan pekerjaan-pekerjaan baru untuk mengganti pekerjaan yang hilang. Industri yang tidak berproduksi karena menurunnya pasar, ciptakan," ujar Sunarsip kepada Kontan.co.id, Rabu (14/8).

Baca Juga: Belanja Pemerintah Kuartal III Dapat Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Tanah Air

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif untuk menurunkan biaya produksi agar mereka bisa beroperasi dan tetap mempekerjakan pegawainya. 

Instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara juga perlu membelanjakan pengeluarannya untuk membeli produk dalam negeri. "Perketat produk impor masuk. Agar industri dalam negeri tetap dapat beroperasi," katanya.

Menurutnya, isu penurunan daya beli jangan dijadikan alasan untuk pemerintah jor-joran dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos). Hal ini dikarenakan penyaluran bansos bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Fokus gunakan belanja negara untuk job creation. Hidupkan industri, dorong permintaan domestik melalui program padat karya yang mampu job creation. Hilirisasi industri harus dioptimalkan untuk penciptaan lapangan kerja," terangnya.

"Berbagai kawasan industri yang sudah dibangun, jangan terlalu lama dibiarkan kosong, under utilization. Dorong investor masuk ke kawasan industri," imbuh Sunarsip.

Baca Juga: Jokowi Soroti Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Masih Rendah

Sementara itu, Dekan FEB UI Teguh Dartanto menyarankan pemerintah untuk mempercepat realisasi dan distribusi anggaran pemerintah pusat maupun daerah untuk berbagai kegiatan.

Selain itu, program padat karya musiman (baik melalui program kementerian maupun dana desa) pada masa musim kemarau dapat dilakukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.

"Kemudian, memberikan insentif kepada perusahaan atau industri padat modal agar tidak melakukan PHK," kata Teguh.

Dan terakhir, pemerintah perlu mendorong program perlindungan sosial (perlinsos) yang adaptif di mana kelompok kelas menengah yang terkena PHK dapat mengusukan untuk mendapatkan bansos.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan untuk menjaga daya beli kelas menengah, seperti pemberian insentif PPN DTP untuk perumahan dan otomotif.

Selain itu, pemerintah juga menjaga inflasi guna menjaga daya beli masyarakat. "Kita tekan inflasi rendah terutama untuk makanan minuman (mamin), itu juga akan meningkatkan daya beli," kata Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management Principles (SCMP) Mastering Management and Strategic Leadership (MiniMBA 2024)

[X]
×