Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti sejumlah catatan strategis yang perlu diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya beli, yang pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Misbakhun, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap dikaitkan dengan peningkatan belanja pemerintah yang tidak diimbangi oleh optimalisasi penerimaan negara.
Baca Juga: Ekonom: Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Tak Cukup untuk Lepas dari Middle Income Trap
Di sisi lain, belanja pemerintah justru dibutuhkan untuk mendorong ekonomi domestik.
“Kita tidak ingin APBN defisit, makanya size dan volume belanja negara tidak akan membesar. Tapi ini akan mengurangi ruang ekspansi APBN untuk kebijakan belanja pemerintah,” ujar Misbakhun dalam forum Outlook Economic, Senin (20/5).
Ia menilai, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dibutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, serta penguatan koordinasi antar lembaga keuangan dan sektor riil.
Misbakhun mencontohkan, sektor kredit perbankan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi perlu didukung dengan kebijakan suku bunga yang tepat.
Hal ini dapat dicapai melalui kontrol Bank Indonesia (BI) terhadap suku bunga acuannya agar mendukung ekspansi sektor riil.
Baca Juga: Ketua Banggar DPR Soroti Kebijakan Ekonomi Makro 2026, Beri Catatan Ini ke Pemerintah
Beberapa catatan penting lain yang disampaikan Misbakhun adalah:
- Kebijakan fiskal yang tepat saat ekonomi melambat, agar penerimaan pajak dan belanja negara tetap stabil.
- Peningkatan dana transfer ke daerah, untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat konsumsi masyarakat di daerah.
- Optimalisasi program sosial dan subsidi, agar lebih diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat.
- Peningkatan penerimaan pajak, guna menekan rasio utang terhadap PDB.
“Pemerintah dan regulator harus hadir untuk meyakinkan pasar ketika ada ketimpangan antara belanja dan penerimaan negara. Postur APBN harus jadi sinyal positif untuk membangun kepercayaan pasar bahwa negara konsisten hadir,” katanya.
Ia juga menilai kebijakan moneter saat ini cukup kondusif bagi stabilitas makroekonomi.
Baca Juga: KEM-PPKF 2026 Dirilis, Ini Catatan Ekonom soal Target Ambisius Pemerintah
Stabilitas inflasi, nilai tukar, hingga ketersediaan likuiditas menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Banyak faktor kebijakan moneter yang memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan. Misalnya pengendalian inflasi, kestabilan nilai tukar, hingga bagaimana supply uang tetap terjaga sejalan dengan dinamika global,” tandas Misbakhun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
