Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8% dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Namun, menurut Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, proyeksi tersebut belum mencerminkan ambisi yang cukup untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
"Proyeksi ini tampak realistis, tetapi tidak mencerminkan ambisi yang cukup untuk mendorong lompatan pembangunan. Indonesia memerlukan lebih dari sekadar pertumbuhan moderat jika ingin keluar dari jeratan middle income trap," ujar Syafruddin dalam keterangannya, Selasa (20/5).
Baca Juga: Sri Mulyani Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 di Rentang 5,2%-5,8%
Ia menilai, ketergantungan yang berlarut pada konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan menyimpan risiko jangka menengah, terutama dalam kondisi tekanan harga dan perlambatan pendapatan.
“Ekonomi berbasis konsumsi tanpa transformasi sektor produksi hanya menciptakan pertumbuhan semu,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mulai membalik arah strategi pembangunan ekonomi dengan memperkuat sektor tradable dan memperluas industrialisasi bernilai tambah tinggi, guna menciptakan lapangan kerja formal secara masif dan berkelanjutan.
Terkait program prioritas dalam dokumen KEM-PPKF 2026, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Syafruddin menyambut baik namun mengingatkan pentingnya tata kelola yang kuat.
"Gagasan ini patut diapresiasi, tetapi perlu dijalankan dengan tata kelola anggaran, logistik, dan integrasi sektor pertanian yang kuat. Tanpa itu, MBG akan menjadi program mahal tanpa daya ungkit terhadap produktivitas jangka panjang," terang Syafruddin.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh 4,93% pada Kuartal II-2025, Ini Pendorongnya
Lebih lanjut, Syafruddin menyoroti pendekatan hilirisasi dan diversifikasi ekspor yang dinilai belum didukung oleh peningkatan kapasitas teknologi nasional. Pasalnya, hilirisasi tanpa inovasi hanya akan membebani infrastruktur dan energi, tanpa menghasilkan keunggulan kompetitif.
Ia juga menilai respons pemerintah terhadap risiko global seperti ketegangan geopolitik dan pelemahan ekonomi masih bersifat umum dan belum diiringi kebijakan mitigasi yang konkret.
"Ketidakpastian global tidak bisa dilawan dengan retorika adaptif. Negara membutuhkan kerangka respons yang jelas, terukur, dan tangguh," jelasnya.
Pemerintah memang menyebut percepatan investasi sebagai prioritas, termasuk melalui perbaikan iklim usaha dan penguatan BPI Danantara. Namun, kata Syafruddin, pendekatan ini masih bersifat normatif.
Ia menilai, reformasi struktural seperti penyederhanaan pajak, reformasi hukum, dan perbaikan tata kelola daerah tidak mendapat porsi yang cukup. Tanpa langkah konkret di sektor ini, investasi akan terus terhambat oleh hambatan birokrasi yang menahun.
Ia menegaskan, Indonesia tidak bisa terus-menerus bertumpu pada pertumbuhan yang bersifat linier. Transformasi ekonomi membutuhkan langkah-langkah berani, dari pembenahan sistem ketenagakerjaan hingga perluasan basis industri modern di luar Jawa.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus mulai mengubah paradigma dari menstabilkan ekonomi ke arah mentransformasikannya.
"Karena dalam dunia yang berubah cepat, stabilitas saja tidak cukup. Kita butuh lompatan, bukan langkah kecil," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
