Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dokumen ini akan menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Baca Juga: Ekonom Menilai Asumsi Makro dalam Kerangka Ekonomi Makro 2026 Terlalu Optimistis
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, asumsi makro dan postur fiskal dalam KEM-PPKF 2026 secara umum mencerminkan sikap hati-hati pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi global.
Namun, ia menilai terdapat sejumlah target yang cukup menantang dan memerlukan kerja keras untuk direalisasikan.
Target Pertumbuhan Ekonomi Butuh Dukungan Kuat
Josua menganggap target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% hingga 5,8% cukup ambisius, terutama jika mengacu pada realisasi tahun ini yang diperkirakan di bawah 5%.
Untuk mencapainya, pemerintah perlu mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Baca Juga: APBN 2026 Lebih Moderat, Pemerintah Main Aman di Tengah Risiko Global
Di sisi lain, tekanan eksternal seperti perlambatan harga komoditas, tensi dagang global, dan fragmentasi rantai pasok harus diantisipasi.
"Penguatan daya beli, percepatan program makan bergizi gratis, serta fasilitasi investasi dan perdagangan menjadi kunci. Reformasi seperti hilirisasi dan digitalisasi ekonomi juga harus dikawal agar dampaknya terhadap produktivitas terasa sejak awal," kata Josua kepada Kontan.co.id, Selasa (20/5).
Stabilitas Keuangan dan Nilai Tukar Jadi Sorotan
Asumsi suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,6%–7,2% mencerminkan ekspektasi stabilitas pasar keuangan, namun tetap sensitif terhadap arah kebijakan The Fed dan gejolak global.
Josua menekankan, pentingnya menjaga kredibilitas fiskal dan meningkatkan permintaan domestik terhadap SBN.
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran Berlanjut di APBN 2026
Sementara itu, asumsi nilai tukar Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS dianggap realistis dalam konteks volatilitas eksternal.
"Koordinasi erat BI dan Kemenkeu, optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE SDA), serta stabilitas inflasi domestik akan memperkuat posisi rupiah," ujarnya.
Inflasi, ICP, dan Produksi Migas Perlu Diantisipasi
Target inflasi 1,5%–3,5% sejalan dengan sasaran Bank Indonesia (BI), tetapi tetap harus diwaspadai terutama terkait risiko pangan akibat perubahan iklim atau gangguan distribusi.
Pemerintah harus menjaga pasokan dan mengelola harga komoditas strategis.
Untuk asumsi harga minyak mentah (ICP) di kisaran US$ 60–80 per barel, Josua menyebutnya cukup moderat.
Baca Juga: Sri Mulyani: Efisiensi Masih Jadi Pertimbangan Penyusunan Anggaran Belanja pada 2026
Namun, risiko geopolitik seperti ketegangan Timur Tengah bisa mengerek harga sewaktu-waktu. Fleksibilitas alokasi subsidi energi dinilai penting agar APBN tidak rentan.
Adapun target lifting minyak 600–605 ribu barel per hari dan gas 953–1.017 ribu setara barel minyak per hari dinilai menantang.
"Pemerintah perlu percepat realisasi proyek hulu migas serta memberikan insentif fiskal dan regulasi eksplorasi," ungkap Josua.
Komitmen Defisit dan Pendapatan Negara
Defisit APBN yang ditargetkan 2,48%–2,53% terhadap PDB menunjukkan komitmen keberlanjutan fiskal, namun tetap ekspansif untuk mendorong pemulihan.
Menurut Josua, efektivitas belanja, penguatan tax ratio, dan inovasi pembiayaan menjadi sangat krusial.
Ia menambahkan, target pendapatan negara 11,71%–12,22% PDB akan bergantung pada optimalisasi perpajakan dan PNBP.
Baca Juga: Menkeu: Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro 2026 Hadapi Tantangan Berat
Digitalisasi perpajakan, perluasan basis pajak, hingga implementasi PPN 12% pada 2025 memerlukan komunikasi publik yang kuat agar tidak menekan konsumsi.
"Secara keseluruhan, asumsi makro dalam KEM-PPKF 2026 cukup realistis. Namun, target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara menuntut intervensi kebijakan fiskal yang counter-cyclical serta koordinasi erat antara fiskal, moneter, dan sektor riil," tegas Josua.
Ia menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan realisasi KEM-PPKF 2026 sangat bergantung pada stabilitas politik, kesinambungan reformasi struktural, serta kemampuan pemerintah menghadapi dinamika risiko global.
Selanjutnya: Ekonom Menilai Asumsi Makro dalam Kerangka Ekonomi Makro 2026 Terlalu Optimistis
Menarik Dibaca: 4 Manfaat Makan Salad di Pagi Hari, Berat Badan jadi Cepat Turun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
