Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pemerintah memperluas pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kini program Cek Kesehatan Gratis menyasar peserta didik di seluruh Indonesia. Sebanyak 53 juta pelajar akan mendapat pemeriksaan alias cek kesehatan gratis secara bergantian.
Diilansir dari website resmi Kementerian Kesehatan (Kemkes), Cek Kesehatan Gratis bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan fisik dan mental anak usia sekolah, sekaligus menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi kesehatan generasi muda Indonesia.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa program ini bukan hanya upaya medis, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Kesehatan anak-anak sekolah bukan hanya isu medis, tapi soal masa depan bangsa. Mereka adalah generasi penerus. Kalau kita ingin Indonesia maju, maka kita harus pastikan anak-anak kita sehat — fisik, mental, dan sosialnya,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di SMP Negeri 5 Kota Bandung, Senin 4 Agustus 2025.
Baca Juga: GIIAS 2025 Ditutup, Apakah Harga Mobil Listrik BYD Atto 1 Akan Naik?
Program ini mencakup berbagai jenis pemeriksaan dasar, antara lain pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi dan penglihatan, serta skrining kesehatan mental. Selain peserta didik, para guru dan orang tua juga turut dilibatkan dalam kegiatan edukasi dan promosi gaya hidup sehat.
Menkes juga mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan Program Cek Kesehatan Gratis akan menyasar lebih dari 8,6 juta siswa di Jawa Barat. Dari hasil pemantauan awal terhadap 14 siswa yang telah diperiksa, ditemukan bahwa 9 diantaranya mengalami gangguan kesehatan mata.
“Ini menjadi perhatian serius. Nantinya, Dinas Kesehatan akan mengklasifikasikan kondisi sekolah ke dalam zona merah, kuning, dan hijau. Sekolah yang masuk zona merah harus mendapat perhatian khusus, mulai dari penguatan hingga pemantauan intensif dari Puskesmas terdekat,” ujar Wakil Gubernur Jawa Barat.
Tonton: Transaksi GIIAS Turun dari Tahun Lalu, Gaikindo Akan Revisi Target Penjualan Mobil 2025
Ia juga menambahkan bahwa sekolah di zona kuning harus tetap dibina agar tidak jatuh ke zona merah, sedangkan sekolah di zona hijau harus mampu mempertahankan kondisinya. “Jangan sampai tahun depan ketika pemeriksaan diulang, statusnya berubah jadi kuning atau bahkan merah. Kami dari pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan ini,” tegasnya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), khususnya di bidang kesehatan anak. Ia menyampaikan bahwa data yang diperlukan akan dihimpun dari berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Kementerian Sosial (Kemensos) dalam hal anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akibat persoalan sosial. Selain itu, keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga dinilai krusial.
"Semua pihak harus bersinergi. Data ini nantinya tidak hanya dikumpulkan, tapi juga dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan agar kita benar-benar bisa memenuhi standar pelayanan minimum, terutama untuk anak-anak kita," ujar Wali Kota Bandung.
Selanjutnya: KKP Tangkap 1 Kapal Ikan Malaysia di Selat Malaka, Terancam Denda Rp 1,5 Miliar
Menarik Dibaca: 5 Tanaman Pembawa Sial yang Harus Disingkirkan dari Rumah, Punya Energi Negatif!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
