DPR Tegaskan Tak Ada APBN Perubahan Meski Penerimaan Pajak Melorot

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan DPR dan pemerintah telah sepakat untuk tidak melakukan perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, meskipun realisasi penerimaan pajak masih menunjukkan tren kontraksi.

"Kita sudah memutuskan tidak ada APBN-P," ujar Misbakhun kepada awak media di Gedung DPR, Senin (19/5).

Misbakhun mengatakan, dalam UU APBN 2025, Presiden diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan kementerian dan lembaga. Ada pun hal tersebut tertuang dalam Pasal 20 UU Nomor 62 Tahun 2024.

"Kepala pemerintahan mendapatkan kewenangan untuk melakukan perubahan sesuai kebutuhan kementerian dan lembaga sesuai dengan pembentukan struktur kabinet yang diundang-undang," katanya.

Menurut Misbakhun, tren kontraksi penerimaan di awal tahun merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemerintah memiliki berbagai instrumen dan strategi untuk mengejar target penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.

Baca Juga: Bantah Penerimaan Pajak Anjlok 27%, Wamenkeu Anggito: Tidak Seburuk Itu, Masih Tumbuh

Selanjutnya: Dukung UKM, Indibiz Ajak Pelanggan Ikuti Digital Run 2025

Menarik Dibaca: Dukung UKM, Indibiz Ajak Pelanggan Ikuti Digital Run 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Tak Capai Target, Shortfall Penerimaan Pajak 2024 Sebesar Rp 56,5 Triliun

Nasional

Tak Capai Target, Realisasi Penerimaan Pajak 2024 Tercatat Rp 1.932,4 Triliun

Nasional

DPR Gelar Rapat Bahas Coretax System, Dirjen Pajak Minta Rapat Tertutup

Nasional

Sri Mulyani Pastikan APBN 2025 Tak Akan Jebol Meski Banyak Program Baru

Nasional

Tak Hanya PPN 12%, Kebijakan Pajak Ini Juga Dianggap Membebani Masyarakat

Nasional

Mengejar 2.000 Wajib Pajak Tak Cukup Tambal Kekurangan Penerimaan Pajak