Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam mengungkap beberapa kasus penyalahgunaan anggaran oleh pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Menurut Mahfud, Jokowi merupakan salah satu contoh pejabat yang bekerja dengan apa adanya.
"Kalau Jokowi, saya kira dia salah satu contoh pejabat yang bekerja apa adanya, penuh kesederhanaan, dan kesungguhan. Saya kira enggak ada-lah yang bisa membantah itu," kata Mahfud, seusai menjadi pembicara dalam Diskusi Kearifan lokal dan Penguatan SDM Aparatur Yang Melayani, di Balaikota Jakarta, Selasa (29/10)
Mengapa ia katakan hal tersebut? Mahfud melihat beberapa akhir ini, Pemprov DKI berani membuka anggaran dan melakukan terobosan agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. Selain itu, langkah Jokowi-Basuki dengan tidak menutupi dan melindungi jajaran dibawahnya yang terkena tindak pidana korupsi, juga diapresiasi.
Sikap kooperatif tersebut, lanjutnya, yang membuat pihak lembaga pengawas keuangan maupun lembaga hukum dengan mudah untuk melakukan penelusuran aliran dana para pejabat.
"Kadangkala di berbagai tempat, ada orang terlibat korupsi lalu disembunyikan. Atasannya melindungi karena takutnya dirinya kena juga," kata alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut.
Secara objektif, Mahfud melihat Jokowi sebagai seorang pekerja keras, yang mampu memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia.
Selain itu, Jokowi juga merupakan contoh seorang pejabat tanpa catatan korupsi. Oleh karena itu, lanjut Mahfud, dia dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat dengan mudah. Satu hal yang, menurut dia, paling banyak berubah di dalam tubuh Pemprov DKI apabila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, adalah birokrasi. Misalnya, dengan pelaksanaan seleksi promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan.
"Lelang itu kan untuk mengefisienkan dan meningkatkan kualitas birokrasi. Saya kira banyak yang sudah dilakukan," kata Mahfud. (Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
