kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Jokowi: Rp 1 triliun untuk kelola air limbah


Selasa, 29 Oktober 2013 / 10:43 WIB
Jokowi: Rp 1 triliun untuk kelola air limbah
ILUSTRASI. Pelaku pasar cenderung wait and see menanti hasil rapat Bank Indonesia, pekan ini. .KONTAN/Cheppy A.Muclis/04/07/2018


Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu (IPALT) di DKI. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan anggaran sebesar Rp 1 triliun dialokasikan untuk pembangunannya.

Jokowi mengaku, Jakarta hanya memiliki satu unit pengolahan air limbah, yang berada di Setiabudi. Itupun kapasitasnya hanya mampu melayani 3% limbah Jakarta. Nilai itu bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan Singapura yang telah mengelola 95% limbah kotanya.

"Kita malu. Maka tahun depan kami anggarkan Rp 1 triliun untuk bangun pengolahan limbah di DKI," ujar Jokowi.

Anggaran Rp 1 triliun, lanjut Jokowi, akan menambahkan sejumlah dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui APBN tahun 2013 serta pinjaman dari perusahaan konstruksi JICA.

Jokowi menjelaskan, akan ada 14 zona pengolah an air limbah di Jakarta. Pembagian zona berdasarkan tingkat berbahayanya suatu limbah. Kebijakan itu, lanjut Jokowi, akan mula dilaksanakan tahun 2014 yang akan datang. "Kita akan kejar terus pokoknya," ujar Jokowi.

Pembangunan IPALT merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta akan diprioritaskan membangun zona I di Setiabudi-Kota yang akan melayani pengolahan limbah rumah tangga dari 1,2 juta kepala keluarga di Gambir, Sawah Besar, Senen, dan Menteng.

Terkait anggarannya, sebesar Rp 4,57 triliun dan dibagi 70% pembiayaan ditanggung Kementerian PU dan 30% oleh Pemprov DKI. Sementara estimasi kebutuhan dana untuk enam zona IPALT keseluruhan mencapai Rp 70 triliun. (Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×