kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.632.000   22.000   0,84%
  • USD/IDR 17.880   -62,00   -0,35%
  • IDX 6.340   108,24   1,74%
  • KOMPAS100 839   16,49   2,00%
  • LQ45 637   8,89   1,42%
  • ISSI 218   3,63   1,69%
  • IDX30 358   3,90   1,10%
  • IDXHIDIV20 444   3,51   0,80%
  • IDX80 96   1,59   1,69%
  • IDXV30 119   0,82   0,69%
  • IDXQ30 115   1,03   0,91%

Jokowi meminta pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan


Rabu, 13 Oktober 2021 / 12:09 WIB
ILUSTRASI. Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan. Termasuk dalam kegiaitan ekonomi seperti penangkapan ikan. Keseimbangan diperlukan agar keberlanjutan sumber daya dapat terus dimanfaatkan dengan hasil yang optimal.

Salah satu yang didorong oleh Jokowi terkait penangkapan ikan adalah penerapan penangkapan ikan terukur. Sehingga penangkapan ikan tidak dilakukan secara berlebihan dan memastikan kelestarian perikanan.

"Penangkapan ikan harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi juga harus terukur dan juga dijamin keberlanjutannya tidak hanya diambil, diambili terus tapi habis karena tidak terukur karena tidak terkalkulasi," ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (13/10).

Jokowi bilang penangkapan ikan harus dilakukan dengan bijak. Pelarangan penangkapan ikan dinilai Jokowi bukan solusi untuk menjaga kelestarian.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah merancang sistem penangkapan terukur. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono kebijakan penangkapan ikan terukur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Baca Juga: Jokowi harapkan pabrik smelter Freeport di KEK Gresik pancing investasi

Hal itu baik sebagai nelayan, pekerja industri perikanan, maupun awak kapal perikanan. Pasalnya, dalam penangkapan ikan terukur akan ditetapkan kuota untuk industri penangkapan ikan.

Selain industri, kuota juga akan diberikan untuk nelayan lokal dan kegiatan hobi. Pemerintah juga akan membagi wilayah penangkapan sehingga kegiatan industri tidak akan mengganggu nelayan lokal.

"Kita optimalkan tata kelola berbasis WPPNRI. Ada tiga zona yang kita siapkan, industri, nelayan lokal dan spawning & nursery ground, mekanismenya akan kita matangkan melalui petunjuk teknis," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini.

Kebijakan penangkapan terukur disebut akan mengurai persoalan minimnya tangkapan nelayan lokal. Sebab ke depan, nelayan lokal memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di wilayahnya.

Penangkapan ikan terukur pun akan membuat pemerataan ekonomi tersebar di seluruh Indonesia. Pasalnya ikan yang sebelumnya banyak didaratkan di Pulau Jawa, akan diubah ke pelabuhan perikanan di mana ikan tersebut ditangkap.

Selanjutnya: Bantu pelaku usaha UMKM, Jokowi dorong kontribusi dari fintech

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×