kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.144   56,00   0,35%
  • IDX 7.090   106,44   1,52%
  • KOMPAS100 1.059   18,57   1,79%
  • LQ45 832   15,44   1,89%
  • ISSI 215   2,37   1,12%
  • IDX30 424   8,09   1,94%
  • IDXHIDIV20 511   9,36   1,87%
  • IDX80 121   2,07   1,75%
  • IDXV30 125   0,81   0,65%
  • IDXQ30 142   2,54   1,83%

Jokowi meminta pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan


Rabu, 13 Oktober 2021 / 12:09 WIB
Jokowi meminta pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan
ILUSTRASI. Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan. Termasuk dalam kegiaitan ekonomi seperti penangkapan ikan. Keseimbangan diperlukan agar keberlanjutan sumber daya dapat terus dimanfaatkan dengan hasil yang optimal.

Salah satu yang didorong oleh Jokowi terkait penangkapan ikan adalah penerapan penangkapan ikan terukur. Sehingga penangkapan ikan tidak dilakukan secara berlebihan dan memastikan kelestarian perikanan.

"Penangkapan ikan harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi juga harus terukur dan juga dijamin keberlanjutannya tidak hanya diambil, diambili terus tapi habis karena tidak terukur karena tidak terkalkulasi," ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (13/10).

Jokowi bilang penangkapan ikan harus dilakukan dengan bijak. Pelarangan penangkapan ikan dinilai Jokowi bukan solusi untuk menjaga kelestarian.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah merancang sistem penangkapan terukur. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono kebijakan penangkapan ikan terukur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Baca Juga: Jokowi harapkan pabrik smelter Freeport di KEK Gresik pancing investasi

Hal itu baik sebagai nelayan, pekerja industri perikanan, maupun awak kapal perikanan. Pasalnya, dalam penangkapan ikan terukur akan ditetapkan kuota untuk industri penangkapan ikan.

Selain industri, kuota juga akan diberikan untuk nelayan lokal dan kegiatan hobi. Pemerintah juga akan membagi wilayah penangkapan sehingga kegiatan industri tidak akan mengganggu nelayan lokal.

"Kita optimalkan tata kelola berbasis WPPNRI. Ada tiga zona yang kita siapkan, industri, nelayan lokal dan spawning & nursery ground, mekanismenya akan kita matangkan melalui petunjuk teknis," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini.

Kebijakan penangkapan terukur disebut akan mengurai persoalan minimnya tangkapan nelayan lokal. Sebab ke depan, nelayan lokal memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di wilayahnya.

Penangkapan ikan terukur pun akan membuat pemerataan ekonomi tersebar di seluruh Indonesia. Pasalnya ikan yang sebelumnya banyak didaratkan di Pulau Jawa, akan diubah ke pelabuhan perikanan di mana ikan tersebut ditangkap.

Selanjutnya: Bantu pelaku usaha UMKM, Jokowi dorong kontribusi dari fintech

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×