Reporter: Kiki Safitri | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengungkapkan dalam rapat terbatas (ratas) bahwa kemacetan di Jabodetabek menyebabkan masyarakat kehilangan produktivitas senilai Rp 65 triliun per tahun. Kerugian ini harus segera diminimalisir dengan integrasi pengelolaan sarana serta layanan transportasi.
Direktur Utama LRT (Light Rail Transit) Allan Tandiono menanggapi hal tersebut dengan melakukan kajian untuk pengelolaan transportasi Jabodetabek dengan Transjakarta dan LRT untuk integrasi pengelolaan sarana serta layanan transportasi baik itu infrastruktur, tarif, hingga akses masyarakat pada dua moda transportasi tersebut.
Namun demikian Allan mengatakan bahwa saat ini panjang koridor LRT hanya 5,8 km dari velodrome ke kelapa gading sehingga belum maksimal. Maka dari itu, ia menyebut bahwa yang mampu mengurangi kerugian produktivitas masyarakat per tahun adalah dengan perpanjangan koridor 116 km.
Allan mengatakan dengan perpanjangan Koridor hingga 116 km melingkari kota Jakarta dan juga lokasi stasiun LRT tak jauh dari rumah atau kantor tentunya akan sangat membantu kerugian Jakarta akibat kemacetan.
"Bayangkan kalau koridornya sudah kemana-mana di seluruh kota Jakarta, seharusnya sudah tidak ada kebutuhan warga Jakarta menggunakan kendaraan pribadi, karena program Pak Gubernur kan 500 meter itu sudah ada transportasi publik," ujar Alan di Velodrome Rawamangun Jakarta Timur, Jumat (11/1).
Allan mengaku optimis bahwa dengan integrasi antara Mass Rapid Transit (MRT), LRT dan TransJakarta masyarakan akan berbondong-bondong menggunakan transportaai umum.
"Dengan transportasi aman dan nyaman seperti ini, ngapain bayar BBM, naik mobil atau motor, ya seharusnya orang berpindah ke transportasi publik jadi saya yakin optimis," jelasnya.
Namun ironisnya, Allan tak bisa memastikan kapan seluruh koridor LRT dapat terbentuk secara menyeluruh dan terintegrasi. Allan juga mengindikasikan bahwa Pemprov DKI sejauh ini belum memberikan lampu hijau untuk perpanjangan koridor.
"Ini mungkin harus konfirmasi ke Pemprov DKI. Kalau dari operator kita sendiri, kita berharap ya secepat mungkin, kalau bisa cepat," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
