| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.927.000 0 0,00%
USD/IDR 16.328 26,00 0,16%
IDX 7.398 86,28 1,18%
KOMPAS100 1.045 8,58 0,83%
LQ45 789 3,60 0,46%
ISSI 248 5,04 2,07%
IDX30 409 1,66 0,41%
IDXHIDIV20 466 1,61 0,35%
IDX80 118 1,07 0,92%
IDXV30 119 0,63 0,53%
IDXQ30 130 0,11 0,08%

Sri Mulyani Soroti Mandeknya Pilar 1 Pajak Global, CITA: Negara Berkembang Dirugikan

Senin, 21 Juli 2025 / 17:54 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Forum G20 di Zimbali, Afrika Selatan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti belum tercapainya kesepakatan atas Pilar 1 dalam pembahasan perpajakan global di forum G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting yang digelar di Afrika Selatan.

Menurut Sri Mulyani, finalisasi Pilar 1 sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil dan memberikan kepastian bagi semua negara.

"Penundaan dalam finalisasi Pilar 1, ditambah dengan maraknya kebijakan pajak layanan digital secara unilateral, berisiko memecah belah sistem dan melemahkan kepastian perpajakan," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Senin (21/7).

Menanggapi hal tersebut, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, Indonesia perlu mendorong agar kebijakan Pilar 1 segera disepakati dan berpihak kepada negara berkembang.

Menurutnya, Pilar 1 merupakan representasi dari kepentingan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

“Kebijakan ini diperlukan agar sistem perpajakan internasional lebih adil dan tidak hanya menguntungkan negara-negara maju,” kata Fajry kepada Kontan.co.id.

Fajry mengingatkan, jika implementasi Pilar 1 terus ditunda, maka dampaknya bisa merugikan pelaku usaha, terutama perusahaan multinasional yang masuk dalam cakupan kebijakan ini. Dampak tersebut juga bisa dirasakan secara tidak langsung oleh konsumen.

“Penundaan ini bisa mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah unilateral, dan kebijakan unilateral justru akan menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha,” jelasnya.

Jika ketidakpastian ini terus berlanjut, pelaku usaha dikhawatirkan akan hengkang dari suatu negara dan konsumen tidak lagi bisa menikmati produk atau layanan mereka.

“Saya berharap Indonesia tetap konsisten mendorong penyelesaian secara multilateral, bukan unilateral, karena kebijakan sepihak terlalu berisiko di tengah situasi perang dagang global saat ini,” pungkas Fajry.