Gelar Aksi Demo, Ini Lima Tuntutan Driver Ojek Online

Senin, 21 Juli 2025 / 16:54 WIB

Aksi unjuk rasa Driver Ojol di Jakarta.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Driver Ojek Online (Ojol) dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa untuk melayangkan sejumlah tuntutan salah satunya meminta turunnya potongan biaya platform sebesar 10%.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksono menyampaikan, driver ojol baik roda dua maupun roda empat dan kurir yang tergabung dalam Korban Aplikator melayangkan lima tuntutan.

Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan perundang-undangan (Perpu) sebagai alternatif awal seraya menunggu terbitnya Undang-Undang Transportasi Online yang bakal digarap oleh DPR RI.

Kedua, selama ini potongan yang dikenakan platform kepada para driver mencapai lebih dari 20% sebagaimana yang tertuang dalam regulasi Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP 1001 tahun 2022.

“Yang kami minta pada poin kedua adalah potongan biaya aplikasi diturunkan menjadi 10% saja, karena selama ini semenjak regulasi itu dibuat perusahaan aplikasi ini sudah banyak memotong sampai hampir 50%,” ujarnya saat ditemui di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (21/7).

Ketiga, lanjut Igun, driver ojol meminta adanya tarif antar barang, pengantaran barang dan makanan yang selama ini dinilai belum ada hitung-hitungan yang adil.

Keempat, di dalam Kepemenhub KP 1001 tahun 2022 juga menyebut bahwa perusahaan aplikasi ojol harus melakukan audit. Untuk itu, driver ojol meminta pemerintah mendesak perusahaan aplikasi melakukan audit investigatif.

Kelima, tidak adanya hukum yang jelas di ekosistem transportasi online, maka perusahaan aplikasi ini membuat program-program seperti Aceng, slot, multi-order atau hub, di mana ini banyak menimbulkan masalah.

“Ada argo Aceng dan slot, ini sangat disayangkan oleh kawan-kawan. Perusahaan aplikasi itu hanya membayar (ke driver) sebesar Rp 5.000. Nah, sedangkan penumpang atau pengorder ini kadang membayar sampai Rp 20.000, Rp. 25.000. Kita minta itu agar dihapuskan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Igun menambahkan, adapun Indonesia merupakan negara dengan potongan biaya aplikasi paling tinggi ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. Dia bilang, negara tetangga hanya dikenakan biaya aplikasi sekitar 6% sampai 12%.

“Di negara-negara tetangga kita berlaku 6%-12% atau tidak jauh dari 10%. Nah, ini ada apa?” pungkasnya.