Ini 8 poin perubahan PMK dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

Kemudian, Ayat 2 yakni jaminan pinjaman serta merta berakhir atau tidak berlaku dengan berakhirnya atau tidak berlakunya perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan. 

Sementara, pada PMK lama di Ayat 1 berbunyi jaminan pinjaman berlaku sejak tanggal penerbitan jaminan, sampai dengan seluruh kewajiban PLN (Persero) kepada kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman terpenuhi.

Selanjutnya, pada Ayat 2 mengatur jaminan pinjaman secara otomatis menjadi berakhir atau tidak berlaku lagi dengan berakhirnya atau tidak berlakunya lagi perjanjian pinjaman. 

Baca Juga: Transisi pasca bencana di Sulteng dan NTB diperpanjang hingga Desember

Keenam, pada Pasal 10 Ayat 1-3. Ayat 1 berbunyi jaminan pinjaman diberikan berdasarkan permohonan jaminan yang diajukan oleh PT PLN (Persero). Ayat 2 pelaksanaan jaminan pinjaman dilakukan berdasarkan klaim yang diajukan oleh kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah. 

Kemudian, Ayat 3 ata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pada aturan lama, Pasal 10 Ayat 1-3 yakni di Ayat 1 menyebutkan jaminan pinjaman diberikan berdasarkan adanya permohonan jaminan yang di ukan oleh PLN (Persero). Ayat 2 pelaksanaan Jaminan dilakukan berdasarkan adanya klaim yang diajukan oleh kreditur. 

Sementara, ayat 3 mengatur tata cara pemberian dan pelaksanaan jaminan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. 

Baca Juga: Listrik telah dorong pertumbuhan ekonomi di Natuna

Ketujuh, pasal 13 ayat 3 dihapus terkait dengan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari pos pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedelapan, penghapusan atas Pasal 14 yang terdiri dari empat ayat. Ayat 1 Pasal 14 berbunyi menteri selaku pengguna anggaran kewajiban penjaminan pemerintah menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ayat 2 Pasal 14, KPA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pejabat yang ditunjuk.