Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah akan memangkas nilai proyek pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Pemangkasan nilai proyek LRT terjadi karena perubahan harga komoditas logam yang cenderung turun.
Turunnya nilai proyek LRT tersebut diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Menurut Ahok di tahap pertama proyek LRT, dana yang diperlukan mencapai Rp 5 triliun rupiah.
Dari jumlah tersebut, Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp 4 triliun. Untuk total investasi, Pemprov DKI belum memastikan, sebab adanya perubahan harga komoditas logam yang menurun.
"Saya belum tahu, bisa belasan triliun rupiah, namun untuk fase pertama kami perkirakan senilai lebih dari Rp 5 triliun," katanya usai mengikuti rapat koordinasi soal LRT di Kementerian Ekonomi, Kamis (24/3).
Yang pasti, Ahok bilang, total investasi turun dibandingkan proyeksi awal pada saat peletakan batu pertama atau groundbreaking. Saat itu, September 2015, biaya pembangunan kereta ringan pertama di Tanah Air ini diprediksi mencapai Rp 33 triliun.
Biaya investasi akan turun karena harga kebutuhan bahan baku utama konstruksi yakni besi baja mengalami penurunan yang tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Sekarang untuk investasi kami diuntungkan. Tidak bisa bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena harganya bisa turun 60% sebab ada penurunan harga baja," katanya.
Dalam proyek LRT ini, Pemprov DKI akan menugaskan BUMD yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ahok bilang, Jakpro akan menggandeng PT Wijaya Karya Tbk untuk pembangunan prasarana LRT seperti jaringan rel, stasiun, serta depo.
Pembiayaan Rp 4 triliun ini akan dialokasikan lewat APBD DKI tahun 2016 dengan memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) ke Jakpro. "Kemarin sudah diputuskan, Wijaya Karya akan menyiapkan modal awal Rp 1 triliun, dan kami Rp 4 triliun di Jakpro. Skemanya join venture atau apalah," ujar Ahok.
Ahok berharap pelaksanaan pembangunan LRT dapat dimulai Mei 2016. Dengan begitu pembangunan LRT Jabodetabek fase pertama akan rampung sebelum Asian Games 2018. Untuk tahap kedua diharapkan rampung 2020.
Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution bilang, untuk mempercepat realisasi pembangunan LRT Jabodetabek, pemerintah dalam waktu dekat akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 98/2015 tentang Percepatan Pembangunan LRT Jabodetabek. Rencananya dalam revisi peraturan ini, pemerintah akan menetapkan perubahan trase serta masuknya peran serta Pemprov DKI lewat Jakpro selaku pelaksana pembangunan prasarana LRT.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bilang, jika Pemprov DKI mengalokasikan APBD bagi pembangunan prasarana baik rel, stasiun, maupun depo di wilayahnya. Pembangunan prasarana yang ada di luar DKI akan dialokasikan pendanaannya lewat APBN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
