Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Meskipun target penyelesaian pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bekasi (Jabodetabek) semakin mepet, namun kepastian pelaksanaan proyek tersebut masih belum final. Sampai kini, pemerintah masih belum satu suara terkait spesifikasi teknologi kereta ringan.
Hal tersebut tergambar dari hasil rapat koordinasi LRT Jabodetabek yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian pada Jumat (4/3) pekan lalu. Kementerian Perhubungan maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sama-sama ngotot perihal teknologi yang akan digunakan.
Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan, rapat koordinasi LRT Jabodetabek belum bisa diputuskan karena masing-masing instansi masih mempertahankan argumentasinya soal aplikasi penggunaan teknologi.
"Solusinya akan dibentuk tim teknis masing-masing membicarakan harus keluar mana yang termurah," kata dia.
Asal tahu saja, LRT Jabodetabek ditargetkan bisa beroperasi mulai pada akhir 2018 mendatang. Kementerian Perhubungan mengusulkan LRT Jabodetabek menggunakan teknologi nero gate sedangkan Pemprov DKI menginginkan penggunaan standard gate.
Menurut Darmin, rencananya pada Senin (7/3) akan menggelar kembali rapat koordinasi tentang LRT Jabodetabek. Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta bakal diundang.
Darmin tetap yakin perbedaan tersebut akan segera diselesaikan sehingga pelaksanaan proyek bisa dimulai. "Mana yang paling murah itu yang akan kami pilih, setelah Senin baru akan ketahuan," jelas dia.
Basuki Tjahaya Purnama, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, pihaknya lebih memilih menggunakan standard gate lantaran masih banyak pengguna dan produsennya sehingga secara ekonomi akan relatif lebih murah. "Kalau bangun depo sendiri kenapa tidak dibangun khusus, kan lebih baik standar internasional, hah ini yang sempat diperdebatkan, akan ikut yang mana," kata dia.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, pihaknya menargetkan perbedaan usulan spesifikasi teknologi ini dapat segera tuntas. Sehingga, Pemprov lewat PT Jakarta Propertindo bisa segera melakukan tender pengadaan barang dan jasa pembangunan prasarana pada April mendatang.
Sementara, Ignasius Jonan Menteri Perhubungan tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbedaan usulan dalam proyek pembangunan LRT ini. "Orang sudah ada peraturan presidennya kok, ini soal teknis saja," kata dia.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga secara tegas telah menolak keinginan PT Adhi Karya Tbk untuk ikut serta menjadi pelaksana sarana atawa operator kereta api ringan lintas tersebut. Jonan bilang, bisnis utama perusahaan pelat merah ini tidak pada pengadaan sarana dan pengoperasian kereta api, sehingga pihaknya tidak mengizinkan keterlibatan perusahaan sebagai operator LRT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
