Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Mesti Sinaga
JAKARTA. Proyek pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bekasi (Jabodetabek) tahap pertama diproyeksikan akan memerlukan pembiayaan senilai Rp 5 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan anggaran senilai Rp 4 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum memastikan total kebutuhan investasi pembangunan LRT Jabodetabek mengingat perubahan harga komoditas logam yang menurun.
"Saya belum tahu, bisa belasan triliun rupiah, namun untuk fase pertama kami perkirakan senilai lebih dari Rp 5 triliun," kata dia, Kamis (24/3).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, total investasi mengalami penurunan dibandingkan proyeksi awal pada saat peletakan batu pertama (groundbreaking) pada September 2015 silam. Ketika itu, kebutuhan biaya pembangunan kereta ringan pertama di Tanah Air diprediksi mencapai Rp 33 triliun.
Penurunan investasi itu karena harga kebutuhan bahan baku utama konstruksi yakni besi baja mengalami penurunan tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Sekarang, untuk investasi kami diuntungkan. Sebetuknya tidak bisa bisa dibandingkan dengan tahun lalu, harganya juga bisa turun 60% ada penurunan harga baja, dan kami juga belum bisa bandingkan prediksi harga ke siapa," kata Ahok.
Dalam proyek ini, Pemprov DKI akan menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Menurut Ahok, Jakpro akan menggandeng PT Wijaya Karya Tbk untuk pembangunan prasarana LRT, seperti jaringan rel, stasiun, serta depo.
Nah, pembiayaan Rp 4 triliun ini akan dialokasi dari APBD DKI tahun 2016 dengan memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) ke Jakpro. "Kemarin sudah diputuskan, Wijaya Karya akan menyiapkan modal awal Rp 1 triliun, dan kami Rp 4 triliun di Jakpro, nanti skemanya joint venture atau apalah," ujar Ahok.
Ahok menambahkan, pihaknya berharap pelaksanaan pembangunan dapat dimulai Mei 2016. Dia berharap, pembangunan LRT Jabodetabek fase pertama akan rampung sebelum pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang. Sedangkan tahap kedua bisa rampung pada 2020.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan, penggunaan tipe rel dalam LRT Jabodetabek telah disepakati baik oleh Pemprov DKI selaku penyelenggaran prasarana di Jakarta, maupun Kementerian Perhubungan selaku penyelenggaran prasarana di luar ibukota.
"DKI akan mengembangkan tipe rel standard gauge seperti yang diusulkan Pemprov dengan menggunakan APBD, nanti pemegang anggaran ada di Pak Gubernur DKI," kata Darmin.
Darmin menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat juga akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan LRT Jabodetabek untuk mempercepat proses pembangunan.
Rencananya, dalam revisi peraturan ini akan menetapkan perubahan trase serta masuknya Pemprov DKI lewat Jakpro selaku pelaksana pembangunan prasarana LRT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
