Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) telah melakukan antisipasi terhadap potensi bencana banjir pada musim hujan 2020-2021.
Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko mengatakan, pihaknnya sudah mengadakan rapat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dari hasil rapat itu, kementerian sudah diinformasikan terkait kondisi La Nina yang mengakibatkan peningkatan curah hujan sebesar 30%-40% di beberapa wilayah di Indonesia, dan prakiraan puncak musim hujan di beberapa daerah di Indonesia.
Baca Juga: Kementerian PUPR targetkan jalan tol layang dalam kota Jakarta rampung Juni 2021
Jarot memaparkan, di pulau Sumatra diperkirakan akan mengalami kondisi La Nina pada bulan Oktober dan November 2020 dengan puncak musim hujan dimulai pada November 2020.
Untuk pulau Jawa, diperkirakan kondisi La Nina pada bulan Oktober dan November 2020 dan puncak musim hujan mulai pada Februari 2021. Kemudian Kalimantan diperkirakan akan mengalami kondisi La Nina pada bulan Oktober 2020 dan puncak musim hujan mulai pada Desember 2020 sampai Januari 2021.
Kemudian Sulawesi diperkirakan akan mengalami kondisi La Nina pada bulan November 2020 dan puncak musim hujan mulai pada Januari-April 2021. Namun untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan tidak akan mengalami kondisi La Nina. Namun puncak hujan di wilayah itu dimulai pada Februari 2021.
Sedangkan di Maluku diperkirakan akan mengalami kondisi La Nina pada bulan Oktober 2020 dan puncak musim hujan mulai pada Januari 2021, dan Papua diperkirakan tidak akan mengalami kondisi La Nina dan puncak musim hujannya akan dimulai pada Desember 2020.
nah, dari hasil prakiraan tersebut, beberapa pulau di Indonesia yang harus meningkatkan kesiapsiagaan yakni pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.
"Informasi ini kami sampaikan kepada balai, di mana ada 34 balai sungai di Indonesia mempersiapkan masing-masing kondisi semaksimalnya yang bisa dilakukan," jelas Jarot saat konferensi pers virtual, Jumat (16/10).
Kemudian, kondisi prasarana SDA saat ini, yaitu kondisi waduk yang berjumlah 242 bendungan memiliki total tampungan sebesar 7,2 milyar meter kubik (m3) dan saat ini tampungan tersebut telah terisi 2,8 milyar m3. Melihat itu dijelaskan Jarot, maka sisa volume tampungan ada sebesar 4,4 milyar m3.
Adapun dari 61 bendungan yang akan dibangun, ada sebanyak 43 bendungan dimanfaatkan untuk mereduksi banjir sebesar 13.458,33 m3/dt. Rincian 43 bendungan tersebut yaitu 9 bendungan Sumatra, 24 bendungan Jawa, 4 bendungan Kalimantan, 9 bendungan Sulawesi, 3 bendungan Bali, 11 bendungan Nusa Tenggara, dan 1 bendungan Maluku.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Ditjen SDA telah bekerjasama dengan beberapa instansi, termasuk BMKG, untuk menyiapkan Informasi Prakiraan Hujan untuk 10 hari ke depan agar dapat mengatur muka air waduk sehingga tersedia tampungan air untuk pengendalian banjir.
Baca Juga: Kembangkan sektor pariwisata Bali, Kementerian PUPR tawarkan investasi jalan tol
"Jadi kami sampaikan disini adalah kalau dibilang memadai atau tidak pasti tidak. Dengan 61 bendungan nanti yang diperkirakan akan selesai sampai akhir 2024, kita tidak pernah statemen kami akan mengatasi banjir. Karena kita tidak pernah tahu hujan yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa di sini seberapa milimeter di sana berapa meter," lanjut dia.
Adapun program penanggulangan banjir tahun 2020 dengan dana anggaran sebesar Rp 4,5 triliun telah dialokasikan untuk normalisasi sungai sebesar Rp 2,9 triliun, pemeliharaan sungai sebesar Rp 500 miliar, drainase sebesar Rp 100 miliar, perkuatan tebing sungai sebesar Rp 600 miliar, kolam retensi sebesar Rp 200 miliar dan perencanaan teknis sebesar Rp 200 miliar, seperti program pembangunan saluran pengendali banjir di KEK Mandalika yang akan selesai di akhir tahun 2020.
Jarot juga menyampaikan pembangunan kolam retensi sungai bendung di Palembang juga sudah siap beroperasi.
Kemudian terkait kesiapan peralatan dan bahan banjiran, saat ini tersedia sandbag sebanyak 327.963, geobag sebanyak 15.902, kawat bronjong sebanyak 65.274, sebanyak 102 unit dump truck, 13 unit mobil pick up, 13 unit truck trailer, 138 unit excavator, 49 unit amphibious excavator, 51 unit mobile pump, 60 unit perahu karet, dan 18 unit mesin outboard yang tersedia di seluruh Balai Wilayah Sungai.
Namun jumlah tersebut belum termasuk peralatan dan bahan banjiran yang tersedia di instansi lain pada masing-masing wilayah kerja balai besar wilayah sungai dan balai wilayah sungai (B/BWS).
Direktur Bendungan dan Danau Dirjen SDA Kementerian PUPR Airlangga Mardjono menambahkan, terkait program pembangunan bendungan ada 15 bendungan sudah selesai.
Maka dengan itu ada tambahan tampungan sebanyak 1,24 miliar m3 atau 9% dari total tampungan air yang bisa di dilakukan. Pada tahun 2024 nanti di mana program 65 bendungan terselesaikan, maka akan ada tambahan sekitar 2,59 miliar m3.
"Sehingga diharapkan di tahun 2024 tampungan di bendungan sebesar 16,209 miliar m3. Tentu ini masih jauh dari rata-rata jumlah air yang ada di Indonesia. Kalau yang terdata setahun itu baik musim hujan atau kemarau rata-rata sebesar 3 triliun m3 per tahun debit air yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara La Nina saya kira masih sangat jauh," jelas dia.
Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan, maka dilakukan penambahan jumlah alat berat seperti 4 buah weedharvester progresnya sudah capai 100%, 14 unit exca standard yang saat ini progresnya telah berjalan sebesar 71% dimana target selesai 100% di bulan Oktober 2020. Kemudian 4 unit amph long progressnya sudah sebesar 38% dan target selesai Oktober 2020.
Ada 9 unit exca long yang progressnya sudah sebesar 40% dan target selesai Oktober 2020, 6 unit exca mini progressnya sudah sebesar 42% dan target selesai Oktober 2020, serta 5 unit amphibius long arm mini, 6 unit pompa banjir, 2 unit alat bor, 2 unit pompa irigasi, 4 unit speed boat, 9 unit MTA, 14.000 kawat bronjong, dan 1.000 unit geobag yang akan ditargetkan selesai 100% pada November 2020.
Penggunaan dana tanggap darurat sebesar Rp 450 miliar yang dialokasikan di tahun anggaran 2021, sebagian dilaksanakan dengan metode padat karya, tergantung dengan kondisi di lapangan.
Baca Juga: Hingga awal Oktober, realisasi belanja PUPR mencapai 59%
Kesiapsiagaan lain yang disiapkan untuk jangka panjang adalah terciptanya sistem Fast Respond dimana masyarakat dapat melakukan pelaporan terkait kondisi atau pelaporan kejadian banjir yang dapat dikirimkan melalui WA Center maupun penggunaan hastag #Banjir #Kebanjiran di media sosial Twitter.
Ditekankan Jarot, bahwa perlua ada kerjasama dari semua stakeholder dan juga masyarakat untuk penanggulangan banjir. Jarot menekankan pentingnya sosialisasi "air kembali ke bumi" dengan adanya kesadaran dalam pembangunan biopori.
"Ini perlu partisipasi stakeholder semua dan masyarakat. Kami harapkan jadi dorongan moral dan kita gaungkan kembalikan air ke bumi," pungkas Jarot.
Selanjutnya: Kementerian PUPR tawarkan proyek senilai Rp 21,7 triliun lewat skema KPBU
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
