Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terus bergulir, bahkan diisukan masih ada perusahaan yang mengajukan PHK ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Ketua Umum Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII), Saepul Tavip, mengatakan PHK yang terjadi di beberapa industri belakangan ini sangat memprihatinkan. Menurutnya, ini diperparah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tak melindungi kaum buruh.
Dia bilang, adanya perusahaan yang tengah mengajukan PHK ke Kemenaker menandakan sektor ketenagakerjaan di Indonesia sangat tidak baik-baik saja.
“Faktor utamanya juga karena hubungan kerja saat ini sifatnya sangat flexible alias easy hiring, easy firing. Seperti hubungan kerja yang bersifat kontrak, outsourcing, magang, kemitraan, dan lain-lain,” ujarnya kepada KONTAN, Rabu (22/5).
Baca Juga: Gelombang PHK Masih Bergulir, Begini Kata Pengamat Ketenagakerjaan
Saepul mengungkapkan, sektor yang rentan mengalami PHK adalah industri padat karya di antaranya garmen, alas kaki dan sebagainya. Menurutnya, sebagian industri ini juga telah direlokasi ke daerah-daerah yang upah minimumnya rendah seperti di Jawa Tengah.
“Yang pada tutup itu pabrik-pabrik di Jawa Barat karena upah minimumnya tinggi,” ungkapnya.
Selain itu, kata Saepul, kondisi global juga berpengaruh terhadap terjadinya PHK di dalam negeri. Sebab, pesanan barang dari luar negeri saat ini banyak masuk ke negara tetangga yang dinilai ramah investasi asing.
“Order dari luar negeri banyak masuk ke Vietnam, Bangladesh dan Kamboja yang sangat memanjakan investasi asing,” imbuhnya.
Menurut Saepul, pemerintah perlu lebih proaktif mengundang investor luar negeri untuk membuka lapangan kerja baru. Namun, keahlian pekerja juga perlu ditingkatkan lewat program besutan pemerintah.
“Skill pekerja juga harus ditingkatkan melalui pendidikan vokasi yang mampu menjawab kebutuhan industri yang semakin padat modal dewasa ini,” tandasnya.
Baca Juga: Kejagung Sita Smelter Timah, Gelombang PHK Menimpa Karyawan
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Tadjudin Nur Effendi, menilai PHK menunjukkan kondisi Indonesia relatif kurang baik. Menurutnya, sektor industri belum mengalami perubahan yang siginifikan sejak pandemi.
“Perubahan ekonomi di Eropa dan Amerika menyebabkan penurunan permintaan barang dari Indonesia terutama sektor seperti garmen, kerajinan mebel itu mengalami penurunan, itu belum bisa diatasi sampai sekarang,” katanya kepada KONTAN.
Tadjudin menyebutkan, PHK rentan terjadi pada sektor manufaktur yang berkaitan dengan padat karya seperti sepatu, mebel, pakaian, garmen, kerajinan.
Bukan tanpa alasan, kata dia, pasar luar negeri mengalami stagnansi akibat perang, otomatis mengganggu perekonomian negara tersebut yang merupakan negara tujuan hasil industri manufaktur Indonesia.
“Bukan hanya masalah dari luar, ada juga masalah dari dalam negeri, investor lambat masuk ke Indonesia karena surat izin yang berbelit, ini juga menciptakan peluang kerja kita tidak mengalami perkembangan yang signifikan,” ungkapnya.
Baca Juga: Gelombang 66 Kartu Prakerja Sudah Buka, Ini Syarat dan Besaran Bantuan yang Didapat
Tadjudin menuturkan, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, persentase pekerja informal mencapai kurang lebih 60%, sementara sisanya adalah sektor formal.
“Itu mengindikasikan tidak ada perubahan di sektor formal, karena memang performance atau kinerja industri kita mengalami penurunan,” tuturnya.
Dia menuturkan, bukan hanya diindustri atau sektor formal saja, sektor informal saat ini ada alternatif baru seperti ojek online, konten kreator, bisnis online dan lain sebagainya.
“Jadi tidak di sektor formal mereka atau sektor industri, tapi sektor (informal) itu dapat menunjang menciptakan lapangan kerja. Kalau kita mengharapkan sektor formal seperti yang lalu-lalu agak lambat sekarang,” pungkasnya.
KONTAN sudah mencoba mengonfirmasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait adanya perusahaan yang tengah mengajukan PHK. Namun hingga berita ini turun, tidak ada respons dari Kemnaker.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
