Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pembiayaan APBN melalui penerbitan Surat Beharga Negara (SBN) di tengah pelebaran defisit masih menjadi strategi Kemenkeu. Pada kuartal III-2025, Kemenkeu akan kembali melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Dalam situs resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu menyebutkan, pemerintah menargetkan lelang SBN sebesar Rp 252 triliun selama periode Juli sampai September 2025.
Penerbitan SBN tersebut akan dilakukan baik melalui lelang surat utang negara (SUN) maupun surat berharga syariah negara (SBSN), dengan total 14 kali lelang.
Perinciannya, bulan Juli sebanyak lima kali lelang, Agustus sebanyak empat kali lelang, dan September sebanyak lima kali lelang.
Baca Juga: BI Sudah Borong SBN Rp 132,9 Triliun Hingga 26 Juni 2025
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Suminto sayangnya tidak menjawap pesan Kontan saat dikonfirmasi terkait hal tersebut.
Mengacu pada data Kemkeu, pemerintah telah merealisasikan penerbitan SBN sebesar Rp282,6 triliun sepanjang Kuartal I-2025, sementara belum ada update data untuk realisasi penerbitan SBN di Kuartal II yang awalnya ditargetkan sebesar Rp 208 triliun.
Jika dihitung secara total, dengan mempertimbangkan target kuartal II dan kuartal III terpenuhi, maka total penarikan utang baru dari SBN mencapai Rp 742,6 triliun atau melampaui target pembiayaan Rp 616,2 triliun tahun ini.
Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto mengatakan, peningkatan kebutuhan pembiayaan negara pada paruh kedua tahun ini merupakan konsekuensi dari target belanja negara yang lebih tinggi.
“Kalau kita lihat, pembiayaan negara memang akan meningkat pada kuartal ketiga ataupun keempat, terutama untuk mendongkrak aktivitas ekonomi kita,” kata Myrdal kepada Kontan, Jumat (4/6).
Ia menilai bahwa lonjakan belanja ini juga berkaitan dengan potensi shortfall atau kekurangan pendapatan negara.
Menurutnya, realisasi penerimaan negara kemungkinan hanya akan mencapai sekitar 95% dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini membuka peluang pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Wajar kalau kita lihat, ada kemungkinan defisit APBN membengkak dari rencana awal sekitar 2,52%–2,53%, menjadi 2,78%,” ujar dia.
Lebih lanjut, Myrdal menilai penerbitan SBN pada kuartal III bukan hanya strategi pembiayaan, tetapi juga bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian global, termasuk kebijakan tarif dari Amerika Serikat.
Baca Juga: Kondisi Geopolitik Kian Tegang, Pertumbuhan SBN Berpotensi Tertekan
Ia menyoroti wacana pengenaan tarif tinggi terhadap produk-produk ekspor, yang sempat mencuat hingga 32%. Namun, dengan perkembangan terakhir, potensi tarif tersebut dinilai tidak akan setinggi itu.
“Kalau Vietnam saja bisa dapat tarif 20%, Indonesia bisa setengahnya, atau maksimal mentok di 20%,” jelasnya.
Karena itu, ia menyimpulkan bahwa kebutuhan penerbitan SBN kuartal III ini lebih didorong oleh urgensi dalam negeri, seperti percepatan realisasi anggaran pembangunan yang diprediksi akan lebih agresif pada kuartal III dan IV.
"Ini murni untuk kebutuhan pembiayaan negara yang kelihatannya meningkat dalam rangka mendongkrak aktivitas perekonomian jadi kebutuhan ekonomi kita tinggi untuk pembangunan banyak program juga yang kelihatannya akan diakselerasi realisasi anggarannya,” jelas Myrdal.
Belum lama ini, rapat dengan Komisi XI DPR RI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan outlook defisit APBN tahun 2025 akan mencapai Rp 662 triliun atau setara 2,78% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini lebih besar dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
Dengan proyeksi defisit yang melebar menjadi 2,78% dari PDB, Sri Mulyani meminta persetujuan DPR untuk menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun dari total SAL 2024 yang mencapai Rp 457,5 triliun.
“Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
