Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Uni Eropa akan mengizinkan Indonesia untuk mengimpor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dengan tarif 0% alias bebas bea masuk.
Kebijakan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang akan segera rampung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, rencana ekspor minyak kelapa sawit yang dibebaskan tarif atau 0% dengan volume sebesar 1 juta ton per tahun.
“Dan kita sepakati kuota, perdagangan di mana untuk CPO sekitar 1 juta ton. Namun saya rasa itu tergantung pada ekspor CPO tahun lalu ke Uni Eropa,” tutur Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (31/7/2025).
Baca Juga: Usai Penurunan Tarif, GAPKI Proyeksikan Ekspor Sawit ke AS Tembus 3 Juta Ton
Adapun ia membeberkan, target penyelesaian dokumen IEU CEPA akan rampung pada September 2025 mendatang.
Airlangga melanjutkan, pada saat Komisioner Maros datang ke Indonesia di September 2025 mendatang, sudah ada semacam notulen atau memorandum yang bisa ditandatangani. Dari sana akan dilanjutkan proses secara hukum, di mana ini membutuhkan ratifikasi dari 27 Negara Anggota Uni Eropa dan juga di Indonesia.
Perjanjian IEU-CEPA ditargetkan mulai diimplementasikan pada akhir 2026 mendatang.
Untuk diketahui, salah satu yang diupayakan pemerintah dalam negosiasi I-EU CEPA ialah kelapa sawit bisa diekspor ke Uni Eropa dengan tarif 0%, mengingat komoditas ekspor unggulan Indonesia ini mengalami hambatan yang serius di pasar Eropa.
Baca Juga: Perjanjian IEU CEPA Buka Peluang Ekspor Lebih Banyak bagi Minyak Sawit & Alas Kaki
Sebelumnya, Airlangga menjelaskan, komoditas sawit selama ini dibedakan berdasarkan peruntukannya, yakni untuk pangan (food grade) dan bahan bakar (fuel).
Sementara yang menjadi hambatan ekspor ialah dari segmen bahan bakar. Namun, pemerintah telah melakukan berbagai mitigasi, termasuk pengembangan biofuel seperti B40 hingga rencana B50, sehingga bahan bakar dari sawit bisa diserap di dalam negeri.
"Bahkan Bapak Presiden juga mendorong ke depan, diperhatikan tergantung dari harga minyak, itu kita bisa menaikkan juga ke B50. Apalagi kita lihat Timur Tengah memanas, bukan mendingin. Jadi persiapan-persiapan itu sudah kita lakukan," tambahnya.
Selain penghapusan tarif, pemerintah juga mendorong pengurangan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) dan kejelasan standar dalam perjanjian.
Baca Juga: RI Tawar Ekspor Sawit dan Nikel dalam Pengecualian Tarif Dagang Terbaru dengan AS
Selanjutnya: Catat Rugi Investasi Rp 1,82 Triliun di Semester I 2025, Cek Rekomendasi Saham SRTG
Menarik Dibaca: Apakah Minum Teh Hijau Bisa Menurunkan Berat Badan atau Tidak? Ini Jawabannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
