Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Program Keluarga Berencana (KB) yang sempat berhasil diterapkan pada zaman Orde Baru kini semakin terlupakan.
Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia pun semakin tak terkendali, khususnya dari masyarakat kelas menengah ke bawah.
Padahal, tujuan pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan kualitas hidup manusia dan bukan jumlah penduduk.
Karena itu, program KB masih sangat relevan dilaksanakan untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini sudah hampir mencapai 250 juta jiwa.
Hal itu dikatakan Wakil Presiden Boediono waktu membuka Seminar Nasional Kependudukan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) di Auditorium BKKBN Pusat, Kamis (17/10).
"Program Keluarga Berencana (KB) masih sangat relevan untuk dilaksanakan. Apalagi melihat statistik kependudukan kita saat ini, pengendalian dari fertilitas (kelahiran) masih perlu kita lakukan,” tutur Boediono.
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengakui, ada kendala pelaksanaan KB pada saat ini. Sebab, tatanan baru pemerintahan yang bersifat desentralisasi, berbeda dengan zaman Soeharto yang bersifat sentralisasi.
Kondisi itu membuat program-program dari pusat tidak langsung otomatis dilaksanakan sampai ke tingkat pemerintahan di daerah. Ini, menurut Wapres, suatu fakta dan keputusan bersama masyarakat Indonesia sejak zaman Reformasi.
Namun, Mantan Menteri Koordinator Perekonomian ini menyampaikan optimisme bahwa program KB masih dapat dijalankan dengan inisiatif dari masyarakat.
Menurut Boediono, salah satu cara efektif adalah dengan merevitalisasi program KB dan tidak perlu menunggu program dari pemerintah.
Kegiatan KB dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat dan tokoh-tokoh IPADI dapat mendorong masyarakat melalui pemikiran mereka.
Selain itu, para tokoh IPADI juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah agar program KB bisa terlaksana dan fokus pada pembangunan manusia.
Wapres pun menginginkan agar seminar nasional kependudukan ini meluncurkan semangat secara koheren, tidak sepotong-sepotong. “Terkadang kita sulit melihat sesuatu yang utuh. Kita tidak dapat melepas ke masing-masing sektor, harus ada yang memikirkan secara integratif. Dan, di sinilah peran para tokoh,” ujar Guru Besar Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
