Banyak Penyelundupan, Prabowo Minta Purbaya Usut Bea Cukai

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengawasan Bea dan Cukai di tengah masih maraknya praktik penyelundupan. 

Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut mengusut persoalan tersebut.

Prabowo sebelumnya, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Ia kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut bagaimana aktivitas ilegal tersebut dapat berlangsung dalam jumlah besar.

Baca Juga: Prabowo: Keuntungan BUMN Kini Dipakai untuk Percepat Hilirisasi

"Masak 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, pengusutan tidak hanya perlu dilakukan terhadap aparat TNI dan Polri. Ia juga meminta Menteri Keuangan menelusuri peran Bea Cukai dalam persoalan tersebut.

"Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Ya kan?" kata Prabowo.

Prabowo juga menyoroti masih adanya praktik penyelundupan yang terjadi. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas tersebut, termasuk tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.

"Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa langkah pengusutan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan institusi. Menurut dia, seluruh aparat dan pejabat justru harus didorong untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Swasembada Bawang Putih dalam 3 Tahun

"Tidak ada masalah, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Mereka itu anak-anak kita tapi harus kita berani tegakkan kebenaran," katanya.

Ia menekankan bahwa pemimpin harus berani menertibkan anak buahnya sendiri apabila terdapat pelanggaran. Menurut Prabowo, kepentingan rakyat dan negara harus ditempatkan di atas perasaan pribadi.

Prabowo menambahkan, masyarakat saat ini semakin kritis dan tidak lagi mau menerima ketidakadilan maupun penyelewengan. Karena itu, pemerintah dituntut untuk memastikan aparat menjalankan fungsi pengawasan secara serius.

"Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau lagi menerima penyelewengan," kata Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

KPK Buka Peluang Usut Kasus Baru di Bea Cukai! Nama Dirjen Bea Cukai Muncul dalam Fakta Persidangan

Tangis Bos Blueray Cargo 1100 Karyawan Kehilangan Pekerjaan Usai Kasus Suap Bea Cukai

KPK Tetapkan Kepala Bea Cukai Kediri Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Impor