/2025/02/10/718734932.jpg "BRIN, BMKG, dan Menhut Merapat ke Istana, Bahas Pengelolaan Lahan Gambut")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pejabat dan pakar untuk membahas strategi pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan sekaligus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Kamis (24/9/2026), dengan dihadiri sejumlah pejabat terkait pengelolaan lingkungan, cuaca, kehutanan, serta riset dan inovasi.
Berdasarkan pantauan Kontan di lokasi, beberapa pejabat yang mulai berdatangan antara lain Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, pertemuan tersebut juga melibatkan sejumlah pakar dari berbagai universitas. Para ahli akan memberikan masukan kepada Presiden terkait upaya penanganan persoalan gambut secara berkelanjutan.
Baca Juga: Proyek PSEL Danantara Berjalan, Pengelolaan Sampah Indonesia Memasuki Babak Baru
Menurut Arif, pengelolaan gambut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yakni penyelesaian persoalan karhutla serta pemanfaatan kawasan gambut secara berkelanjutan.
Ia menyebut luas kawasan hidrologis gambut mencapai sekitar 24 juta hektare. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemanfaatannya maksimal 70%, sementara sedikitnya 30% kawasan tersebut harus dipertahankan untuk menjalankan fungsi lindung.
“Di satu sisi sustainable use ini harus benar-benar kita desain dengan baik. Karena di sana ada 41 juta penduduk yang hidup di kawasan hidrologis gambut,” ujar Arif di Istana Kepresidenan, Kamis (24/9/2026).
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, BMKG akan menyampaikan masukan berbasis data observasi mengenai kondisi gambut. Data tersebut mencakup ketersediaan air saat musim kemarau serta karakteristik lahan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai.
Dalam aspek mitigasi karhutla, BMKG juga memperkuat operasi udara melalui patroli, modifikasi cuaca dan water bombing bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Kehutanan.
Namun, operasi modifikasi cuaca saat ini masih dilakukan secara situasional. Hal tersebut lantaran potensi awan konvektif relatif rendah pada periode puncak musim kemarau.
Baca Juga: Prabowo Terima Staf AL Italia Usai Penyerahan Kapal Induk Garibaldi
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pembahasan mengenai pengelolaan gambut juga tidak terlepas dari upaya penanganan karhutla di enam provinsi prioritas.
Enam provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli menyebut perkembangan jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah tersebut mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menjadi perhatian pemerintah karena jumlah hotspot di kedua wilayah tersebut relatif tinggi.
“Secara umum kalau kita lihat tren hotspot di enam provinsi, itu menunjukkan angka yang terus turun,” kata Raja Juli.
Ia menjelaskan, jumlah hotspot di Riau telah mencapai nol dalam tiga hari terakhir. Sementara itu, Jambi mencatat penurunan menjadi satu titik dan Sumatera Selatan menjadi 11 titik.
Di sisi lain, Kalimantan Tengah masih mengalami kenaikan jumlah hotspot. Kondisi tersebut membuat wilayah tersebut tetap menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya penanganan karhutla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
