Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan tanggapan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
Berbagai tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 yang digelar hari ini, Selasa (28/5) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Masing-masing juru bicara dari 10 fraksi menyampaikan kritik dan masukan terhadap dasar yang akan menjadi acuan RAPBN 2020.
Target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang dipatok pemerintah pada kisaran 5,3% hingga 5,6% menjadi salah satu sorotan utama seluruh fraksi. Beberapa fraksi menilai target tersebut terlalu optimistis di tengah proyeksi perlambatan ekonomi global serta belum tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir.
Juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Sukamta mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan pemerintah untuk 2020 di satu sisi lebih rendah dibandingkan pengajuan tahun sebelumnya 5,4%-5,8%.
"Hal ini menunjukkan pemerintah semakin tidak optimistis terhadap kinerja ekonomi tahun depan. Tapi, pemerintah periode sekarang juga selama ini tidak bisa mencapai target pertumbuhan yang dijanjikan yaitu 7%," ujarnya.
Fraksi PKS menyampaikan, rata-rata realisasi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga kuartal I-2019 hanya 5%. Menurut PKS, pemerintahan Jokowi gagal memenuhi janji ekonominya sehingga berdampak pada indikator-indikator kesejahteraan rakyat seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih sedikit.
"Fraksi PKS meminta pemerintah menyampaikan target dengan rentang yang lebih realistis terutama mengingat target pertumbuhan yang dirumuskan pemerintah dalam APBN selalu gagal tercapai," lanjutnya.
Selain itu, PKS juga meminta pemerintah memprioritaskan kualitas pertumbuhan, terutama dalam hal pemberdayaan sektor riil, peningkatan daya beli rakyat, dan perbaikan daya saing ekonomi nasional. Pasalnya, peringkat daya saing Indonesia secara global masih rendah yaitu ke-45 dari 140 negara.
Target kemiskinan 2020 sebesar 8,5%-9% perlu ditetapkan lebih agresif dan perlu diikuti upaya serius pemerintah untuk mencapainya. Pengurangan angka kemiskinan era pemerintahan Jokowi-JK masih jauh dari memuaskan karena bergerak lambat meski sudah di bawah 10%," ujar Sukamta.
Senada, Juru bicara fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian menagatakan, pemerintah perlu upaya sangat ekstra untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 5,6% di tahun 2020.
Ia mengakui, pemerintah memang perlu tetap mempertimbangkan situasi ekonomi global seperti perang dagang AS dan China, dinamika Brexit, serta krisis di Turki dan Argentina sebagai bagian dari faktor eksternal.
"Namun saat tidak tercapai target pertumbuhan, maka perlu sikap profesional agar tidak menggunakan variabel eksternal tersebut sebagai kambing hitam dari kelemahan kepemipinan dalam mengelola sumber daya yang ada dan ketidakmampuan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dan efektif," kata Ramson.
Dalam upaya menghindari middle income trap, Gerindra menyampaikan, pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, inovasi dan investasi teknologi, percepatan revitalisasi pertanian, dukungan kebijakan terhadap pelaku usaha kecil, dan intinya mengupayakan pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Gerindra menegaskan, kebijakan ekonomi dan fiskal seyogyanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja dan ketahanan ekonomi nasional.
"Pemerintah jangan hanya memberi alokasi bansos yang berbau populis demi popularitas," tandas Ramson.
Sebaliknya, Juru bicara fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) John Kenedy Azis optimistis Indonesia mampu memenuhi target pertumbuhan tersebut. Target yang lebih tinggi, menurut Golkar, diperlukan untuk terlepas dari jebakan middle income trap yaitu tumbuh 6% dari 2020-2030.
"Yang tak kalah penting untuk diperhatikan menuju negara maju 2045 adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Teknologi informasi internet of thing dan artifical intelligence akan menjadi pendorong utama ekonomi dunia pada masa yang akan datang," kata John.
Golkar meyakini bahwa fundamental ekonomi serta momentum positif Indonesia bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi di kisaran 6% pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan proyeksi jangka menengah Indonesia menuju tahun 2030 yang bercirikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
"Untuk mencapai target ini memang tidak mudah dan perlu kerja keras. Sinergitas lintas sektoral, serta antara eksekutif dan legislatif," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
