Pemerintah Perlu Usaha Ekstra untuk Kejar Target Tax Ratio Hingga 11%-12% di 2026

Selasa, 10 Februari 2026 / 18:23 WIB

ILUSTRASI. Target tax ratio 11%-12% di 2026 dinilai sulit tercapai.(KONTAN/Panji Indra)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Target pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) ke angka kisaran 11%–12% pada tahun 2026 dinilai sulit di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai pencapaian target tersebut sangat bergantung pada perkembangan ekonomi serta upaya ekstra (extra effort) yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara.

Fajry mengatakan, jika merujuk pada outlook ekonomi 2026 dan berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah sejauh ini, peluang tax ratio menembus level dua digit tinggi dinilai relatif kecil.

“Untuk tahun ini, semua bergantung pada kondisi ekonomi maupun extra effort yang dilakukan pemerintah. Kalau merujuk pada outlook ekonomi tahun 2026 serta beberapa usaha yang telah dilakukan pemerintah, kecil kemungkinan tax ratio bisa mencapai 11%-12%,” ujar Fajry kepada Kontan, Selasa (10/2/2026).

Ia menambahkan, sinyal tekanan terhadap penerimaan negara sudah terlihat dari kinerja penerimaan pajak pada awal tahun. Menurutnya, realisasi penerimaan pajak pada Januari masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023 dan 2024.

Selain faktor domestik, Fajry juga menyoroti adanya peringatan dari lembaga pemeringkat internasional terkait ketidakpastian kebijakan pemerintah, terutama di bidang fiskal. Hal tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kepercayaan pasar serta prospek penerimaan negara.

Dari sisi struktural, tekanan terhadap kelas menengah juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pelemahan konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Secara struktural, kelas menengah masih tertekan, yang pada akhirnya menekan tingkat konsumsi dan penerimaan PPN,” jelasnya.

Meski demikian, Fajry menyebut pihaknya belum menyusun proyeksi khusus terkait tax ratio 2026. Namun, ia menekankan pentingnya realisasi janji pemerintah untuk memperluas basis pajak, terutama dari sektor informal atau shadow economy.

“Tentunya kita menagih janji pemerintah yang dalam kampanyenya selalu menyuarakan perluasan basis pajak terutama pada sektor informal atau shadow economy. Kita ingin melihat hasilnya setelah satu tahun lebih pemerintahan Presiden Prabowo berjalan,” katanya.