Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
"Namun saat tidak tercapai target pertumbuhan, maka perlu sikap profesional agar tidak menggunakan variabel eksternal tersebut sebagai kambing hitam dari kelemahan kepemipinan dalam mengelola sumber daya yang ada dan ketidakmampuan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dan efektif," kata Ramson.
Dalam upaya menghindari middle income trap, Gerindra menyampaikan, pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, inovasi dan investasi teknologi, percepatan revitalisasi pertanian, dukungan kebijakan terhadap pelaku usaha kecil, dan intinya mengupayakan pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Gerindra menegaskan, kebijakan ekonomi dan fiskal seyogyanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja dan ketahanan ekonomi nasional.
"Pemerintah jangan hanya memberi alokasi bansos yang berbau populis demi popularitas," tandas Ramson.
Sebaliknya, Juru bicara fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) John Kenedy Azis optimistis Indonesia mampu memenuhi target pertumbuhan tersebut. Target yang lebih tinggi, menurut Golkar, diperlukan untuk terlepas dari jebakan middle income trap yaitu tumbuh 6% dari 2020-2030.
"Yang tak kalah penting untuk diperhatikan menuju negara maju 2045 adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Teknologi informasi internet of thing dan artifical intelligence akan menjadi pendorong utama ekonomi dunia pada masa yang akan datang," kata John.
Golkar meyakini bahwa fundamental ekonomi serta momentum positif Indonesia bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi di kisaran 6% pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan proyeksi jangka menengah Indonesia menuju tahun 2030 yang bercirikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
"Untuk mencapai target ini memang tidak mudah dan perlu kerja keras. Sinergitas lintas sektoral, serta antara eksekutif dan legislatif," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
