Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Rencana tersebut sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020 yaitu "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)".
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah rencananya kembali mengalokasikan anggaran belanja modal lebih tinggi dari APBN 2019. Ini sesuai dengan hasil pembahasan bersama Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet beberapa waktu lalu membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.
"Di sisi belanja, kita akan melakukan strategi belanja yang lebih efisien. Terutama secara signifikan ingin meningkatkan belanja modal dan spending better," katanya.
Tujuannya, "Agar setiap belanja mampu mejadi katalis meningkatkan momentum pembangunan dan daya kompetisi perekonomian Indonesia," ujar Sri Mulyani saat ditemui usai Sidang Paripurna Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, Senin (20/5).
Alokasi anggaran belanja modal tahun depan, ungkap Sri Mulyani, direncanakan kembali berada di atas Rp 200 triliun. Namun, bendahara negara ini belum dapat menjelaskan seperti apa komposisinya lantaran ia mengaku hal itu belum ditetapkan.
Yang pasti, Sri Mulyani bilang, kenaikan alokasi belanja modal tahun depan diarahkan untuk memenuhi fokus pemerintah pada program-program pembangunan SDM.
"Apakah itu untuk pendidikan, kesehatan, atau untuk jaring pengaman sosial yang komprehensif," terang dia.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan ada lima prioritas nasional yang ditetapkan dalam RKP 2020.
Yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, dan stabilitas pertahanan dan keamanan.
"RKP 2020 mengambil tema Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas. SDM diletakkan di sini secara tegas dan jelas karena kalau bicara basic ekonomi atau fungsi produksi, output ekonomi dihasilkan dari dua faktor produksi utama yaitu modal yang diwakili infrastruktur dan sumber daya manusia," terang Bambang dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani juga menjelaskan, Kemkeu telah memperhitungkan kebutuhan belanja untuk SDM di tahun 2020, yang di antaranya mencakup program kartu sembako, KIP Kuliah, Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Sehat, dan Vokasi. Secara keseluruhan, pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang ditetapkan ialah sebesar Rp 854 triliun
Realisasi belanja modal masih seret
Alokasi belanja modal dalam APBN 2019 tercatat hanya Rp 189,34 triliun, lebih rendah dari pagu APBN tahun sebelumnya yang sebesar Rp 203,88 triliun.
Kendati begitu, kinerja penyerapan belanja modal APBN 2019 hingga April lalu masih lambat. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi April 2019, Sri Mulyani mengungkapkan penyerapan belanja modal baru mencapai Rp 15,86 triliun atau 8,4% dari pagu yang ditetapkan.
Ditinjau dari pertumbuhannya, penyerapan belanja modal per April lalu turun 15,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).
"Belanja modal masih mengalami tekanan karena memang total belanja modal tahun ini lebih rendah dari pada tahun lalu," terang Sri Mulyani.
Kemkeu mencatat, penyerapan belanja modal terbesar hingga April adalah realisasi belanja modal peralatan dan mesin oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Kementerian Agama, dan Basarnas.
Proporsi terbesar berikutnya adalah belanja modal pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan antara lain untuk preservasi rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, prasarana perkeretaapian, pembangunan jalan dan bendungan, dan fasilitas air limbah yang dilaksanakan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta BPKPB dengan BP Batam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
