/2023/10/31/1362420835.jpg "Pemerintah Pastikan Hotel Sultan Tidak Akan Ditutup")
Reporter: Hervin Jumar, Lailatul Anisah | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sengketa pengelolaan Hotel Sultan masih terus bergulir.
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Senin (9/2) memberi waktu delapan hari kepada PT Indobuildco dalam sidang aanmaning untuk melaksanakan putusan secara sukarela dengan mengosongkan lahan eks HGB Hotel Sultan.
Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, menyebut aanmaning tahapan formal proses eksekusi atas Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jakarta Pusat yang bersifat uitvoerbaar bij voorraad.
Baca Juga: Hotel Sultan Masih Beroperasi, Pemerintah Tegaskan Alih Kelola Tanpa Uang Jaminan
Sidang tersebut juga dihadiri oleh kuasa hukum PT Indobuildco.
"Ketua PN Jakarta Pusat telah memberikan teguran agar PT Indobuildco mengembalikan dan mengosongkan tanah eks HGB Nomor 26 dan 27/Gelora beserta seluruh bangunan yang melekat di atasnya kepada Kementerian Sekretariat Negara dan GBK," katanya kepada KONTAN, Senin (9/2).
Baca Juga: Diberi Waktu 8 Hari, Pemerintah Pastikan Eksekusi Hotel Sultan Tanpa Uang Jaminan
Jika hingga tenggat waktu tidak ada niat baik Indobuilco, pemerintah bakal melakukanproses eksekusi tersebut.
Terkait adanya permintaan uang jaminan dari Indobuildco, Kharis menegaskan hal tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Baca Juga: Sengketa Hotel Sultan Memanas, Indobuildco Tolak Kosongkan Lahan Meski Ada Aanmaning
Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menyatakan keberatan atas pelaksanaan eksekusi tanpa uang jaminan.
"Nilainya, ya, senilai bangunan hotel itu," kata Hamdan di persidangan.
Sementara Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan negara tidak akan menutup Hotel Sultan. Namun, ia memastikan pengelolaan hotel tersebut tidak lagi berada di tangan PT Indobuildco.
"Hotel Sultan tidak ditutup, tetapi pengelolaannya akan berganti," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
