kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.947.000   -7.000   -0,24%
  • USD/IDR 16.802   -28,00   -0,17%
  • IDX 8.291   159,23   1,96%
  • KOMPAS100 1.172   25,90   2,26%
  • LQ45 842   12,51   1,51%
  • ISSI 296   7,86   2,73%
  • IDX30 436   5,12   1,19%
  • IDXHIDIV20 520   1,62   0,31%
  • IDX80 131   2,69   2,10%
  • IDXV30 143   1,37   0,97%
  • IDXQ30 141   0,56   0,40%

Indeks Persepsi Korupsi 2025: Indonesia Turun 10 Peringkat, Nepotisme Suap Biangnya


Selasa, 10 Februari 2026 / 18:19 WIB
Indeks Persepsi Korupsi 2025: Indonesia Turun 10 Peringkat, Nepotisme Suap Biangnya
ILUSTRASI. Korupsi, suap (KONTAN/Baihaki)


Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Indonesia merosot 10 peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang dirilis Transparency International (TI) pada Selasa (10/2/2026), dengan menempati posisi ke-109 dari 182 negara, seiring melemahnya pengawasan masyarakat sipil.

Skor Indonesia tercatat 42 pada 2025, turun dari 43 pada tahun sebelumnya, kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Ferdian Yazid kepada wartawan, Selasa.

Indeks tersebut menggunakan skala 0 hingga 100, di mana 0 mencerminkan tingkat korupsi tertinggi dan 100 terendah.

Baca Juga: Target Tax Ratio 11%-12% pada 2026 Dinilai Sulit Tercapai

Pada 2023, Indonesia sempat berada di peringkat ke-115 dengan skor 34, sehingga meski skor 2025 relatif lebih baik dibanding dua tahun lalu, posisi Indonesia kembali tertekan secara global.

CPI disusun berdasarkan survei dan penilaian dari 13 lembaga pemeringkat, termasuk pandangan para ahli dan pelaku usaha terkait kemampuan pemerintah dalam memberantas korupsi, nepotisme, dan suap, serta meningkatkan transparansi anggaran.

Direktur Eksekutif Transparency International Indonesia Danang Widoyoko menilai, penurunan peringkat Indonesia dipicu oleh meningkatnya kasus suap dan korupsi.

“Pembatasan kebebasan sipil telah melemahkan pengawasan terhadap praktik korupsi. Lemahnya peran media dan masyarakat sipil membuat korupsi semakin meluas,” ujar Danang.

Baca Juga: Jurus Pemerintah Jaga Defisit Fiskal di Bawah 3% dan Kejar Tax Ratio 12%

Ia juga menyoroti pencabutan izin 28 perusahaan terkait dugaan pelanggaran lingkungan yang disebut memperparah banjir besar di Sumatra tahun lalu, yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang.

Menurut Danang, proses pencabutan izin tersebut dilakukan tanpa transparansi.

“Ini menimbulkan pertanyaan karena dilakukan tanpa proses pengadilan, audit, atau kesempatan bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan,” katanya.

Sementara itu, Ferdian Yazid menyebut para pelaku usaha yang diwawancarai masih memandang praktik nepotisme tetap ada pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sistem pencegahan korupsi belum berjalan efektif,” ujarnya.

Baca Juga: Menteri PKP: Lippo Group Hibahkan 30 Ha Tanah untuk Bangun Rusun Subsidi di Meikarta

Dalam indeks 2025, skor Indonesia sejajar dengan negara-negara seperti Aljazair, Nepal, Sierra Leone, Malawi, Laos, serta Bosnia dan Herzegovina.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam, namun masih di atas Thailand, Laos, Filipina, Kamboja, dan Myanmar.

Secara global, Denmark menempati posisi teratas sebagai negara paling bersih dari korupsi pada 2025, sementara Sudan Selatan berada di peringkat terbawah.

Transparency International juga mencatat bahwa 50 negara mengalami penurunan skor signifikan sejak 2012.

Selanjutnya: Analis: Outlook Moody’s Bersifat Sentimen, Obligasi Bank Tetap Jalan

Menarik Dibaca: 15 Rekomendasi Buah untuk Diet agar Berat Badan Turun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Intensive Sales Coaching: Lead Better, Sell More! When (Not) to Invest

[X]
×