Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR mengingatkan adanya ancamanan terhadap Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan. Ancaman itu berasal dari biaya tunjangan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI yang bakal meningkat setiap tahun.
Penyebab utamanya adalah program kenaikan gaji PNS setiap tahun. Seperti yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan nota keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2011 ke DPR bulan lalu, gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan bakal naik 10% di tahun 2011. Tahun 2010, gaji pegawai pemerintah itu juga telah naik 5%.
Untuk jangka pendek, DPR menilai kenaikan gaji tersebut tidak berimbas negatif bagi keuangan negara. Sebab, kenaikan gaji tersebut hanya berkisar Rp 100.000-Rp 200.000 per pegawai.
Namun, untuk jangka panjang, DPR menganggap, kenaikan itu akan memperbesar gaji pokok PNS, Polri, dan TNI. Akibatnya, saat pensiun, DPR menilai pemerintah harus menanggung beban berat. "Tahun ini saja, beban pensiunan mencapai Rp 29 triliun. Itu akan terus meningkat dari tahun ke tahun," kata Andi Rahmat, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, BI, dan BPS, Senin (20/9).
Apalagi, Rahmat menilai, jumlah PNS, Polri, dan TNI selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, tahun 2003 ada sebanyak 3,65 juta orang PNS, Polri dan TNI. Sementara, hingga Mei 2010 kemarin, jumlahnya membengkak menjadi sekitar 4,52 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 424.961 yang berusia 56 tahun ke atas atau mendekati masa pensiun.
Makanya, Andi meminta, pemerintah menghitung rencana kenaikan gaji dan pembukaan PNS baru tersebut. "Jangan sampai, anggaran APBN hanya terbebani belanja kepegawaian, sedang untuk pembangunan daerah malah lebih kecil," kata Andi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
