| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.890.000 -7.000 -0,37%
USD/IDR 16.280 10,00 0,06%
IDX 7.944 80,88 1,03%
KOMPAS100 1.121 13,02 1,18%
LQ45 827 11,72 1,44%
ISSI 268 1,95 0,73%
IDX30 428 6,26 1,48%
IDXHIDIV20 493 6,23 1,28%
IDX80 124 1,67 1,36%
IDXV30 131 1,54 1,20%
IDXQ30 138 1,86 1,36%

Ada 4 Sektor Shadow Economy Bakal Dibidik Pajak, Segini Tambahan Penerimaannya

Rabu, 20 Agustus 2025 / 14:51 WIB

ILUSTRASI. Petugas melayani konsultasi wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Selasa (5/8/2025). Pemerintah melihat ruang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak dari empat sektor utama yang selama ini masih minim pengawasan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

Ariawan mengatakan, pasar emas domestik juga dinilai signifikan, meski permintaan perhiasan turun 12% pada 2023 akibat harga tinggi.

Ia menyebut, pemerintah telah menerapkan PPN besaran tertentu 1,1%–1,65% dan PPh 22 sebesar 0,25% untuk memonetisasi rantai perdagangan emas.

Namun, shadow economy masih terjadi di dua sisi, yakni ritel emas yang sangat terfragmentasi serta penambangan emas skala kecil yang sering ilegal (PETI).

Melalui kebijakan PMK 51/2025 yang memperkenalkan bullion bank dan skema PPh 0,25%, pemerintah berharap aktivitas emas dapat lebih masuk sistem.

Ia menghitung, potensi tambahan penerimaan dari sektor ini diperkirakan Rp 1,35 triliun hingga Rp 1,90 triliun per tahun.

Perikanan

Sektor perikanan menyumbang Rp562 triliun (2,54% PDB) di 2024. Namun, lemahnya digitalisasi rantai dingin (cold chain), minimnya pelabuhan pendaratan ikan yang terintegrasi, serta masih maraknya illegal fishing membuat potensi pajak banyak hilang.

"Indikasi shadow economy sektor ini juga sangat signifikan," kata Ariawan.

Jika 10% dari nilai tambah sektor ini dapat diawasi dan dipajaki, Ariawan menghitung tambahan penerimaan bisa sekitar Rp 0,28 triliun.