Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Beberapa waktu terakhir muncul berbagai masalah perihal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Permasalahan tersebut di antaranya terkait tunggakan pembayaran ke salah satu mitra dapur. Selain itu, ditemukannya berbagai kasus makanan basi, hingga adanya beberapa siswa yang keracunan.
Merespons hal ini, Pengamat Pendidikan sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Martaji, menilai jika implementasi program MBG di lapangan saat ini masih amburadul.
Baca Juga: Praktisi Pendidikan Sebut Program MBG Perlu Diberhentikan Sejenak, Ini Alasannya
Ia menilai, program MBG ini justru lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang manfaatnya. Karena jika dilihat, tata kelola dari program ini cenderung tidak transparan dan juga kualitas menu yang dianggap buruk bagi anak-anak.
“Masalahnya lebih banyak dari manfaatnya. Manfaatnya banyak dinikmati bagi siswa yang memang dari keluarga tidak mampu dan kekurangan gizi, mereka cukup terbantu dengan penyediaan makanan ini. Tapi bagi mereka yang dari ekonomi atas, justru banyak mempertanyakan MBG ini, baik terkait menu yang buruk kualitasnya, maupun tata kelolaanya yang tidak transparan dan tidak akuntabel,” terang Ubaid kepada Kontan.co.id, Selasa (22/4).
Ubaid mengatakan jika menu yang disediakan MBG ini tidak sesuai dengan standar gizi. Bahkan, banyak anak-anak menerima makanan basi. Tentunya ini justru malah meningkatkan produksi sampah makanan (food waste), karena banyak anak tidak mau menghabiskan makanannya.
Lebih lanjut ia menegaskan jika program ini harus dievaluasi kembali dan jangan diperuntukkan hanya demi memenuhi janji kampanye. Sebab jika terus dipaksakan, akan mengakibatkan pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran.
“Program ini harus dievaluasi berdasarkan data kebutuhan di lapangan. Jangan hanya karena janji kampanye. Apa lagi biaya MBG ini dibebankan pada jatah 20% anggaran pendidikan. Mestinya jangan menyunat anggaran pendidikan, tetapi diambil dari pos lain,” tegasnya.
Ubaid kemudian memberikan beberapa masukan yang dapat diperbaiki terkait program ini. Misalnya, dengan lebih memperhatikan target dan sasaran penerima.
Baca Juga: Pemda Bakal Gunakan Belanja Tak Terduga untuk MBG dan Koperasi Merah Putih, Apa Itu?
“Target harus fokus ke anak-anak dan daerah dengan angka ketercukupan gizi yang rendah. Kalau untuk semua, akan terjadi banyak pemborosan, dan lebih kental dengan nuansa bagi-bagi anggaran,” jelasnya.
Tak terlupa, tata kelola program MBG juga harus diperbaiki. Perlunya melibatkan komunitas di sekitar sekolah dalam realisasinya agar dampaknya tak hanya terasa bagi anak-anak sekolah tetapi juga masyarakat dan UMKM.
“Gara-gara MBG banyak kantin sekitar sekolah yang dikelola UMKM justru gulung tikar. Pengelolaannya harus melibatkan komunitas sekolah dan warga sekitar sekolah. Sehingga berdampak pada masyarakat dan UMKM,” pungkasnya.
Selanjutnya: OIKN Akan Bangun 30 Rusun ASN Baru, Per Rusun Sekitar Rp 150 Miliar – Rp 200 Miliar
Menarik Dibaca: Indodana Perluas Portofolio pada Pembiayaan Motor Listrik Ramah Lingkungan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
