Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Praktisi Pendidikan, Itje Chodidjah, menyarankan Pemerintah untuk memberhentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sementara, sebab pelaksanaannya menimbulkan banyak persoalan.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah berhentinya salah satu dapur MBG mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Kalibata. Terkait hal ini, Itje menilai jika program MBG ini dilakukan dengan sangat tergesa-gesa dan tanpa perencanaan yang baik.
“Program ini memang dadakan, tiba-tiba dalam waktu beberapa bulan, minggu, berjalan. Karena ini adalah janji kampanye. Tapi menurut saya program ini terkesan bahwa ini tidak terencana dengan baik,” terangnya kepada Kontan.co.id, Selasa (22/4).
Oleh sebab itu, Itje merekomendasikan Pemerintah untuk memberhentikan sejenak program ini sambil melihat dan mengevaluasi kembali bagaimana realisasi dan kekurangan yang terjadi di lapangan.
Baca Juga: MBG Dinilai Minim Transparansi, Dapur Kalibata Jadi Contoh Kacaunya Tata Kelola
“Saya pikir perlu pause-ing sejenak dulu ya. Apa akan terus berlanjut dengan compang-camping ini atau berhenti sejenak untuk membenahi. Jangan lupa ini semua rakyat yang bayar lho ya, bukan uang perusahaan,” bubuhnya.
Itje mengatakan jika program sebesar MBG ini perlu dilakukan dengan sangat matang. Misal, adanya perencanaan yang baik sampai proses monitoring, memastikan penetapan standar makanan bergizi, dan juga perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat.
“Bahwa yang dimakan anak-anak itu harus benar makanan bergizi. Bukan hanya disebut bergizi karena jargon. Kalau berbicara manfaat, makanan itu ya semestinya manfaat membuat anak-anak kenyang. Kalau bergizinya, saya masih meragukan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan jika anak-anak tak hanya memerlukan makanan dalam rupa fisik. Tetapi juga perlu asupan atau support system lain yang juga penting dalam mempersiapkan generasi yang kuat. Penting juga menengok asupan gizi otak dan nurani supaya mereka mampu berfikir kritis dan berasusila.
Terakhir, ia juga mendorong Pemerintah untuk berbincang dan berdiskusi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai realisasi program MBG ini. Supaya, Pemerintah bisa memprioritaskan kebutuhan mana yang betul-betul dibutuhkan dan menguntungkan masyarakat.
“Oleh sebab itu, mari berbincang kepada masyarakat bagaimana program ini dilakukan. Jangan hanya bekerja keras tanpa melihat apakah ini bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Dan dengarkan opini dari berbagai pihak. Jangan hanya dengar opini orang-orang yang mendukung,” tergasnya.
Baca Juga: Program Jumbo yang Rawan Penyimpangan
Selanjutnya: Aset Kelolaan Kustodian BSI Capai Rp 117,01 Triliun per Februari 2025
Menarik Dibaca: Indodana Perluas Portofolio pada Pembiayaan Motor Listrik Ramah Lingkungan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
