Yield SBN Naik, Pemerintah Diminta Selektif Terbitkan Surat Utang hingga Akhir 2026

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) di tengah ketidakpastian pasar keuangan membuat pemerintah perlu lebih selektif dalam menerbitkan surat utang menjelang akhir 2026.

Pemerintah disarankan memprioritaskan SBN berdenominasi rupiah dengan tenor pendek hingga menengah untuk menjaga minat investor sekaligus menekan biaya pembiayaan utang.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai, SBN Indonesia masih menawarkan imbal hasil yang menarik. Namun, investor kini semakin selektif karena meningkatnya risiko nilai tukar, ketidakpastian pasar keuangan, serta biaya pendanaan global.

Pada akhir Oktober 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 7,6%-7,7%. Angka ini meningkat cukup tajam dibandingkan posisi akhir 2025 yang masih sekitar 6,1%.

Menurut Josua, kenaikan yield tersebut tidak serta-merta menunjukkan peningkatan daya tarik SBN. Sebab, sebagian kenaikan imbal hasil merupakan kompensasi atas risiko yang lebih besar yang diminta investor.

Kondisi tersebut terlihat dari hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) pada 27 Oktober 2026. Penawaran yang masuk hanya mencapai Rp 31,09 triliun, dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 20,65 triliun.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan lelang pada 13 Oktober 2026 yang mencatatkan penawaran Rp 64,86 triliun dan penyerapan Rp 35 triliun.

Rasio penawaran terhadap penyerapan (bid to cover ratio) juga turun dari sekitar 1,85 kali menjadi 1,51 kali.

Di sisi lain, yield yang dimenangkan untuk seri FR0110 naik dari 7,07% menjadi 7,38%, sedangkan seri FR0111 meningkat dari 7,25% menjadi 7,55%.

"Artinya, pasar SBN masih memiliki permintaan, tetapi investor kini meminta imbal hasil lebih tinggi. Sementara kemampuan pemerintah menghimpun pembiayaan dengan biaya yang efisien semakin tertantang," ujar Josua kepada Kontan, Minggu (1/11/2026).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, masih terdapat tujuh jadwal lelang SBN sepanjang November-Desember 2026. Rinciannya, empat kali lelang pada November dan tiga kali pada Desember.

Secara kumulatif, pemerintah menargetkan perolehan dana Rp 240 triliun dari lelang SBN pada kuartal IV-2026.

Untuk periode November-Desember 2026, Josua memperkirakan yield SBN tenor 10 tahun masih berpotensi bergerak di kisaran 7,50%-7,90%. Jika stabilitas rupiah membaik dan kepercayaan investor pulih, yield berpeluang turun menuju 7,20%-7,50%.

Dari sisi permintaan, investor domestik seperti perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan manajer investasi diperkirakan masih menjadi penopang pasar SBN.

Sementara itu, investor asing cenderung lebih sensitif terhadap risiko nilai tukar dan selisih imbal hasil dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, Josua menyebut belum terlihat penarikan dana asing secara menyeluruh dari pasar obligasi domestik. Per 27 Oktober 2026, kepemilikan asing pada SBN domestik masih sekitar Rp 917 triliun atau 13% dari total SBN yang dapat diperdagangkan.

Pemerintah Perlu Atur Komposisi Tenor

Di tengah gejolak pasar, Josua menyarankan pemerintah memprioritaskan penerbitan SBN rupiah dengan tenor dua hingga tujuh tahun.

Instrumen dengan tenor tersebut berpotensi mendapatkan permintaan lebih baik karena memiliki risiko perubahan harga relatif lebih rendah dibandingkan obligasi berjangka sangat panjang.

Namun, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan struktur jatuh tempo utang. Jika terlalu mengandalkan penerbitan tenor pendek, pemerintah berisiko menghadapi penumpukan kewajiban jatuh tempo dan kebutuhan pembiayaan kembali yang lebih besar pada 2027-2029.

Sebaliknya, penerbitan obligasi tenor sangat panjang secara agresif ketika yield sedang tinggi berpotensi mengunci biaya bunga mahal dalam jangka panjang.

Karena itu, penerbitan SBN tenor 10-20 tahun tetap perlu dilakukan secara selektif, terutama untuk memenuhi kebutuhan investor institusional seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Selain lelang reguler, pemerintah juga dapat mengoptimalkan penerbitan SBN ritel, termasuk Sukuk Tabungan ST017 yang dijadwalkan mulai ditawarkan pada November. Penempatan langsung kepada investor institusional domestik juga dapat diperluas.

Penerbitan SBN dalam valuta asing tetap bisa menjadi alternatif diversifikasi sumber pendanaan. Namun, pemerintah perlu memperhitungkan risiko nilai tukar karena pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran bunga dan pokok utang dalam APBN.

Josua juga mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan seluruh kebutuhan pembiayaan melalui lelang reguler ketika permintaan investor sedang melemah.

Untuk memenuhi target lelang SBN kuartal IV-2026 sebesar Rp 240 triliun, pemerintah dapat mengombinasikan lelang SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), penerbitan SBN ritel, penempatan langsung, serta pinjaman program bilateral dan multilateral yang masih tersedia sekitar US$ 1,8 miliar.

Pengelolaan kas pemerintah dan penjadwalan kembali sebagian penerbitan juga dapat dipertimbangkan selama tidak mengganggu pembiayaan APBN.

Terlebih, dengan proyeksi defisit fiskal 2026 sekitar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), pemerintah perlu semakin berhati-hati karena ruang fiskal sudah mendekati batas 3%.

"Strategi terbaik bukan menerbitkan SBN sebanyak mungkin sebelum akhir tahun, melainkan memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan biaya dan risiko yang paling efisien," tegas Josua.

Menurutnya, pemerintah perlu menghindari dua risiko sekaligus, yakni membayar bunga terlalu mahal dalam jangka panjang dan menumpuk utang jangka pendek yang segera harus dibiayai kembali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News