/2026/06/04/326017598.jpg "Yield SBN Naik, Pemerintah Diminta Selektif Terbitkan Surat Utang hingga Akhir 2026")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
Di tengah gejolak pasar, Josua menyarankan pemerintah memprioritaskan penerbitan SBN rupiah dengan tenor dua hingga tujuh tahun.
Instrumen dengan tenor tersebut berpotensi mendapatkan permintaan lebih baik karena memiliki risiko perubahan harga relatif lebih rendah dibandingkan obligasi berjangka sangat panjang.
Namun, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan struktur jatuh tempo utang. Jika terlalu mengandalkan penerbitan tenor pendek, pemerintah berisiko menghadapi penumpukan kewajiban jatuh tempo dan kebutuhan pembiayaan kembali yang lebih besar pada 2027-2029.
Sebaliknya, penerbitan obligasi tenor sangat panjang secara agresif ketika yield sedang tinggi berpotensi mengunci biaya bunga mahal dalam jangka panjang.
Karena itu, penerbitan SBN tenor 10-20 tahun tetap perlu dilakukan secara selektif, terutama untuk memenuhi kebutuhan investor institusional seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun.
Baca Juga: Yield SBN Tembus 7,7%, Daya Tarik Obligasi Korporasi hingga Akhir 2026 Ikut Terancam
Selain lelang reguler, pemerintah juga dapat mengoptimalkan penerbitan SBN ritel, termasuk Sukuk Tabungan ST017 yang dijadwalkan mulai ditawarkan pada November. Penempatan langsung kepada investor institusional domestik juga dapat diperluas.
Penerbitan SBN dalam valuta asing tetap bisa menjadi alternatif diversifikasi sumber pendanaan. Namun, pemerintah perlu memperhitungkan risiko nilai tukar karena pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran bunga dan pokok utang dalam APBN.
Josua juga mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan seluruh kebutuhan pembiayaan melalui lelang reguler ketika permintaan investor sedang melemah.
Untuk memenuhi target lelang SBN kuartal IV-2026 sebesar Rp 240 triliun, pemerintah dapat mengombinasikan lelang SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), penerbitan SBN ritel, penempatan langsung, serta pinjaman program bilateral dan multilateral yang masih tersedia sekitar US$ 1,8 miliar.
Pengelolaan kas pemerintah dan penjadwalan kembali sebagian penerbitan juga dapat dipertimbangkan selama tidak mengganggu pembiayaan APBN.
Terlebih, dengan proyeksi defisit fiskal 2026 sekitar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), pemerintah perlu semakin berhati-hati karena ruang fiskal sudah mendekati batas 3%.
Baca Juga: Yield SBN Naik, Investor Kian Selektif Memilih Obligasi Korporasi
"Strategi terbaik bukan menerbitkan SBN sebanyak mungkin sebelum akhir tahun, melainkan memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan biaya dan risiko yang paling efisien," tegas Josua.
Menurutnya, pemerintah perlu menghindari dua risiko sekaligus, yakni membayar bunga terlalu mahal dalam jangka panjang dan menumpuk utang jangka pendek yang segera harus dibiayai kembali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
